JAKARTA – Bahan bakar minyak (BBM) yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat sangat dikeluhkan saat harganya naik. Bahkan masyarakat rela negara menambah utang ketimbang harga BBM naik.

Gambaran itu terlihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan tema 'Kondisi Ekonomi'. Hasil survei itu menunjukkan hampir 60 persen responden menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dilansir dari detikNews, survei tersebut diselenggarakan pada 13-21 Agustus 2022. LSI memilih 1.220 responden secara acak dengan menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pewawancara yang telah dilatih.

Dalam wawancara itu, responden ditanya pendapatnya tentang harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN ataukah BBM tidak dinaikkan dengan konsekuensi harus menambah utang. Hasil menunjukkan 58,7% responden menolak kenaikan BBM walaupun harus menambah utang karena itu.

"Hampir 60% (58,7%) masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak usah dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang. Jadi kalau kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer, saya kira nanti kita lihat apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, terutama Pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan terhadap kinerja presiden. itu baru bisa kita lihat beberapa waktu ke depan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers virtual, Minggu (4/9/2022).

"Meski harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, tapi pemerintah harus berupaya agar harga bahan bakar tidak dinaikkan, termasuk jika harus menambah utang," sambungnya.

Kendati demikian, rupanya sebanyak 26,5% responden setuju dengan kenaikan harga BBM. Djayadi menyebut, sejumlah responden yang setuju karena mereka berkaca dari harga BBM di dunia yang sedang mengalami peningkatan saat ini.

"Karena harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, maka untuk mengurangi beban APBN sebaiknya harga bahan bakar juga dinaikkan," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak, 14,8% masyarakat memilih tidak menjawab atau tidak tahu terkait pertanyaan tersebut.

Untuk diketahui, survei LSI ini digelar pada 13-21 Agustus 2022 sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM. Pemerintah kemudian menaikkan harga BBM mulai Sabtu (3/9).

Terkait kenaikan harga BBM ini, Jokowi pun buka suara. Dia menyebut hal itu merupakan pilihan terakhir yang bisa diambil pemerintah.

"Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk subsidi masyarakat yang kurang mampu dan pemerintah saat ini harus buat keputusan dalam situasi sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).

"Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi akan mengalami penyesuaian," tegas Jokowi. ***