PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti tingginya proporsi belanja pegawai dalam anggaran daerah yang telah melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Saat ini, belanja pegawai Riau mencapai 38-39 persen dari total anggaran, melebihi ambang batas 30 persen yang diperbolehkan.

"Secara undang-undang kita sudah melanggar. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai seharusnya tidak boleh lebih dari 30 persen, tapi sekarang sudah hampir 40 persen jika ditambah dengan tenaga P3K," ujar Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, Rabu (12/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan komponen besar dalam belanja pegawai daerah, dengan anggaran mencapai Rp85 miliar setiap bulan. Wahid menekankan bahwa TPP pada dasarnya adalah tunjangan beban kerja di luar gaji pokok, yang seharusnya disesuaikan dengan produktivitas pegawai.

"TPP itu bukan gaji. Gaji sudah ditentukan oleh negara, tapi TPP adalah tambahan berdasarkan beban kerja. Kalau beban kerja minim, apakah wajar diberikan dengan nominal yang besar?" katanya.

Dalam kondisi fiskal yang sulit, Wahid menyatakan bahwa pemotongan TPP menjadi salah satu opsi untuk menyeimbangkan keuangan daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara.

"Saya janji kalau ada pemotongan tahun ini, tahun depan tidak akan ada lagi. Ini untuk menutupi masalah tahun ini agar tidak berulang di masa depan," ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa keputusan yang diambil tidak akan bisa memuaskan semua pihak, namun harus dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah. "Kalau tiap tahun seperti ini, daerah bisa bangkrut. Saya tidak mau Riau menjadi daerah gagal," tegasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, Ginda Burnama, menolak rencana pemotongan TPP. Menurutnya, tunjangan tersebut merupakan hak pegawai yang tidak boleh dikurangi.

"Karena ini juga menjadi serapan aspirasi kami di masyarakat bawah, Pak Gubernur," jelasnya.***