PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar meminta para bupati dan walikota di lima daerah yang akan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyakat di wilayahnya. Ini dikarenakan PSBB di lima kabupaten/kota di Riau tersebut telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami minta bupati dan walikota mulai hari ini segera lakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Syamsuar, Rabu (13/5/2020).

Ia mengungkapkan, bahwa untuk pelaksanaan PSBB di kabupaten akan berbeda dengan PSBB di kota madya. Jika di kota dilakukan secara menyeluruh, untuk di kabupaten harus dilakukan pemetaan. Sebab ada kecamatan yang rawan dan ada yang tidak rawan. Sehingga pelaksanaanya tidak bisa disama ratakan.

"Misalnya ada desa yang jauh dipelosok dan terisolir, orang dari luar tidak ada datang kesana, itu tidak perlu PSBB, karena tranposrtasi kan tidak ada, orang keluar masuk juga jarang," ujarnya.

Syamsuar mencontohkan desa yang terisolir tersebut, ada di beberapa kabupaten. Sehingga di desa tersebut tidak perlu diterapkan PSBB.

"Seperti di Siak itu ada nama desa teluk lanus, tidak ada transportasi umum, yang daerah-daerah seperti ini tentu harus ada perlakukan khusus. Nanti bupati yang menetapkan kebijakanya," katanya. ***