PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti stagnasi penerimaan pajak daerah yang masih bertahan di angka Rp1,5 triliun dalam dua tahun terakhir (2023-2024). Ia menekankan perlunya langkah konkret untuk memastikan potensi pajak dapat terserap secara optimal.

Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Selasa (4/3/2025). Didampingi Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fokus utama pembahasan adalah optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok, yang mengalami stagnasi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami membahas kas daerah, artinya ini adalah nafas kita. Kami ingin tahu mengapa pendapatan pajak stagnan, padahal PAD banyak bergantung pada BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok," ujar Abdul Wahid.

Gubernur meminta Kepala Bapenda Riau untuk segera mengidentifikasi dan mengkaji berbagai skema pembayaran pajak yang lebih fleksibel agar memudahkan masyarakat. Menurutnya, prosedur yang lebih sederhana akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

"Setiap tahun jumlah kendaraan bertambah, penggunaan bahan bakar meningkat, tetapi penerimaan pajak tidak ikut naik. Maka kita harus mencari solusi agar pendapatan daerah meningkat tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, hanya sekitar 30%-40%, sementara sekitar 60% wajib pajak belum memenuhi kewajibannya.

"Saya minta agar nama-nama perusahaan dan instansi yang tidak membayar pajak diumumkan. Jangan hanya rakyat yang ditagih pajak, sementara instansi pemerintah tidak membayar kewajibannya," tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Riau akan membentuk unit pelayanan baru guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Wahid, banyak warga yang sebenarnya ingin membayar pajak, tetapi terkendala dengan prosedur yang rumit.

"Kita akan memaksimalkan prosesnya agar semudah mungkin, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menunggak pajak," pungkasnya. ***