PEKANBARU – Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru, Ginda Burnama, mengkritik keputusan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, terkait penetapan status darurat sampah. Ginda menilai langkah tersebut tergesa-gesa dan kurang melalui pertimbangan matang.

‘’Keputusan ini sangat tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan matang. Hal ini berpotensi merusak citra Kota Pekanbaru di tingkat nasional,’’ tegas Ginda, Rabu (15/1/2025).

Ginda mempertanyakan dasar yang digunakan Pj Wali Kota dalam menetapkan status darurat sampah tersebut. Ia juga menyoroti apakah kebijakan ini telah dibahas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

‘’Saya rasa ini keputusan sepihak. Mungkin saja ini hasil masukan yang kurang cerdas dari orang-orang di sekitarnya,’’ kritiknya.

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menambahkan bahwa penetapan status darurat sampah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan berdampak buruk pada iklim investasi di Pekanbaru.

‘’Investor pasti akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Pekanbaru jika melihat tata kelola kota seperti ini. Dampaknya tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perekonomian daerah,’’ jelas Ginda.

Menurutnya, status darurat semestinya diterapkan pada situasi yang benar-benar mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jika permasalahan hanya terkait penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS), hal tersebut masih bisa diatasi dengan meningkatkan efisiensi pengangkutan.

‘’Solusinya adalah meningkatkan kinerja pihak ketiga yang bertugas, misalnya dengan menambah jam operasional. Tidak perlu membuat keputusan darurat seperti ini,’’ tutup Ginda.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru Nomor 236 tentang Penetapan Status Darurat Sampah. Keputusan ini berlaku dari 15 hingga 21 Januari 2025. Kebijakan tersebut diambil akibat tidak efektifnya pengangkutan sampah oleh pihak ketiga, PT Ella Pratama Perkasa, yang menyebabkan penumpukan di berbagai lokasi kota.

Roni menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan pelayanan kebersihan berjalan lebih baik. Ia juga menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi masalah ini. ***