PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengadaan 8 unit mobil listrik dengan harga Rp1,3 miliar per unit pada tahun 2023 ini. Total anggaran yang tersedot untuk pembelian 8 unit mobil mewah itu mencapai Rp10,4 miliar.

Delapan mobil listrik merek Toyota bZ4X tersebut diperuntukkan bagi Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Yulisman, Badan Penghubung Pemprov Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi, Kapolda Riau Irjen M Iqbal dan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Ian Fuady.

Pada Senin (3/4/2023), bertempat di kompleks kediaman dinas gubernur, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Gubernur Riau Syamsuar secara resmi menyerahkan mobil listrik tersebut kepada tiga unsur Forkopimda, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi, Kapolda Riau Irjen M Iqbal dan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Ian Fuady.

Syamsuar mengatakan, pengadaan 8 unit mobil listrik ini menindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Kami sudah menerima instruksi dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah beralih ke penggunaan mobil listrik secara berangsur-angsur," ujar Syamsuar.

"Hal ini sejalan dengan program Riau Hijau dan upaya pemerintah mengurangi emisi karbon, serta sebagai langkah untuk menghemat energi," sambungnya.

Syamsuar menjelaskan bahwa Forkopimda Riau menjadi penerima pertama mobil listrik ini, sedangkan eselon II belum mendapatkannya.

"Baru Badan Penghubung Riau di Jakarta yang mendapatkan mobil listrik, karena di Jakarta sangat dibutuhkan," ujarnya.

Gubri berharap, penggunaan mobil listrik ini akan semakin mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar minyak.

Prioritaskan Pembangunan

Berbeda dengan Pemprov Riau, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru mencoret anggaran pengadaan mobil listrik untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

"Yang kita hapus, anggaran kendaraan wali kota dan wakil wali kota. Harusnya tahun depan, tapi kita hapus," jelas Gibran Rakabuming Raka, Selasa (1/11/2022) lalu, seperti dikutip dari Kompas.com.

Putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu menegaskan, pihaknya memutuskan mencoret anggaran pembelian mobil listrik itu karena memprioritaskan anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan pasar dan taman cerdas jauh lebih penting dibanding pengadaan mobil mewah tersebut.

"Timbange tuku mobil (daripada beli mobil), nggo bangun pasar wae dan lain-lain (lebih baik membangun pasar saja dan lain-lain)," katanya.

"Mobil listrik itu larang loh (mahal), sekitar Rp800 juta dan itu yang paling murah. Jadi mending nggo (mendingan untuk) bangun pasar, taman cerdas, atau yang lainnya," sambungnya.

Gibran siap disanksi pemerintah pusat karena kebijakannya yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dibandingkan pengadaan mobil listrik.

"Ya tidak apa-apa. Kita siap disanksi dan yang penting warga dulu. Aku gampang, aku paling terakhir," tandasnya.

Gibran menganggap tidak memerlukan mobil dinas baru karena yang ada masih bagus dan layak dipakai.

"Pokoknya anggaran itu untuk warga dulu, masih banyak kebutuhan lain yang jadi prioritas. Dari awal memang kita tidak niat membeli," sambung dia.

Sekretaris BPPKAD Solo, Sri Hastuti, mengatakan rencananya ada tiga pengadaan mobil listrik di lingkungan Pemko Solo, yaitu untuk wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD.

"Kita kemarin menganggarkan tiga mobil listrik, wali kota, wakil wali kota dan ketua DPRD. Tapi pengadaan mobil listrik itu sudah dibatalkan," jelasnya.

Kebijakan Kurang Tepat

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menghabiskan anggaran Rp10,4 miliar untuk pembelian 8 unit mobil listrik. Menurut Mardianto, kebijakan tersebut kurang tepat, mengingat masih banyak pembangunan infrastruktur yang harus diprioritaskan.

"Karena hemat saya, pembangunan infrastruktur di Riau masih banyak yang harus diprioritaskan, apalagi untuk infrastruktur Riau Pesisir yang masih butuh diberikan perhatian khusus oleh pemerintah agar bisa menunjang ekonomi masyarakatnya," ujarnya.

"Saya pribadi menolak saat pengadaan mobil listrik ini dibahas DPRD provinsi Riau, tapi saya pribadi saja kan tidak cukup untuk mengubah kebijakan," sambungnya.

Menurut Mardianto, anggaran sebesar Rp10,4 miliar untuk pengadaan mobil listrik seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah Riau Pesisir yang masih membutuhkan perhatian lebih. Ia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mardianto Manan mengingatkan pemerintah agar lebih bijaksana dalam menentukan prioritas dan menghindari terlalu fokus pada belanja, sambil melupakan pembangunan yang penting.

"Harusnya pemerintah lebih menimbang mana yang prioritas dan yang tidak prioritaskan, jangan sibuk dengan belanja-belanja saja, dan melupakan pembangunan," pungkasnya.

Bukti Tidak Peka

Sementara pengamat hukum dan politik, H Wan Abdurrahman, SH MSi menilai pemimpin Riau tidak peka terhadap persoalan yang sedang melilit rakyatnya karena memaksakan diri membeli mobil listrik senilai Rp1,3 miliar per unit menggunakan APBD.

Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan masyarakat Riau, yang masih menghadapi kemiskinan ekstrem, terutama di Kabupaten Meranti, Bengkalis, Siak, dan daerah lainnya.

"Harusnya, hari ini, kemampuan negara diarahkan untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Riau," ujar Wan Abdurrahman.

Ia melanjutkan, Riau masih bergelut dengan angka stunting yang masih tinggi di daerah Riau pesisir, belum lagi transportasi dan harga bahan bangunan serta bahan pokok yang belum stabil. Ini menjadi permasalahan yang lebih urgen dibanding pembelian mobil listrik.

"Sekian banyak masalah yang membelit masyarakat di Riau, khususnya di wilayah Riau pesisir, yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur," ucapnya.***rat,ndo