PEKANBARU – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau bersama Tim Transisi menggelar rapat koordinasi membahas strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (10/2/2025), menitikberatkan pada penyelesaian tunda bayar serta skenario penyesuaian anggaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufiq Oesman Hamid, menegaskan bahwa penyelesaian tunda bayar menjadi prioritas utama dalam perencanaan APBD 2025. Beberapa langkah telah disiapkan, termasuk optimalisasi pergeseran anggaran internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kita fokus pada penyelesaian tunda bayar. Mungkin ada pergeseran internal di OPD yang bisa dilakukan secara maksimal untuk langkah awal ini," ujar Taufiq.

Ia juga menyoroti tantangan defisit anggaran secara nasional yang berdampak pada alokasi belanja daerah. Salah satu perhatian utama adalah pembiayaan program makan bergizi, yang memerlukan pengaturan anggaran lebih lanjut.

"Secara nasional memang defisit. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan dalam penggunaan APBD, termasuk anggaran makan bergizi," tambahnya.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mendahului pembayaran tunda bayar yang telah diverifikasi oleh Inspektorat. Beberapa kewajiban lainnya, seperti beasiswa mahasiswa dan iuran BPJS, sudah mulai dibayarkan.

"Untuk beasiswa anak-anak kita, mengingat sudah waktunya mereka membayar semesteran, pembayaran ke BPJS juga sudah mulai dilakukan," jelas Job.

Menurutnya, pembahasan akhir terkait skema pembayaran dan penyesuaian anggaran akan segera dilakukan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diharapkan, seluruh proses ini bisa diselesaikan sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau mendatang. ***