PEKANBARU, GORIAU.COM -Agaknya sulit jika membandingkan mana yang lebih kronis, bencana narkoba atau 'wabah korupsi'. Sebanyak lebih 4 juta jiwa menjadi korban narkoba, namun sampai detik ini, tidak ada lembaga survei manapun yang mampu menghitung berapa banyak masyarakat yang menjadi korban koruptor.

Bahkan diinformasikan, dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima sebanyak 57.946 laporan terkait masyarakat terkait korupsi di tanah air. Sebanyak 1.787 diantaranya terjadi di Riau.

Menurut rilis KPK yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) lewat pesan elektronik, Kamis malam (3/10/2013), sebanyak hampir 60 ribu laporan terkait korupsi tersebut merupakan pengaduan masyarakat yang diajukan sejak 2004 hinga 2012.

Dari laporan tersebut disampaikan, bahwa Ibu Kota Negara, DKI Jakarta merupakan daerah dengan "segudang" atau terbanyak dilaporkan kasus-kasus korupsi, yakni mencapai 10.738 kasus.

Disusul kemudian Provinsi Jawa Timur dengan jumlah laporan mencapai 5.655 laporan kasus, Sumatera Utara sebanyak 5.207 laporan, dan Provinsi Jawa Barat ada sebanyak 4.725 laporan.

Kemudian ada juga Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.814 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 2.706 laporan, serta Provinsi Riau dengan jumlah mencapai 1.787 laporan.

Diurutan kedelapan ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1.780 laporan serta Kalimantan Timur sebanyak 1.742 laporan, dan yang terakhir Provonsi Jambi ada sebanyak 1.293 laporan.

Sebelumnya juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, bahwa setiap laporan yang diterima oleh lembaga tersebut akaan dipelajari terlebihdahulu.

Setelah dilakukan tahapan tersebut, kata dia, baru kemudian dilakukan upaya-upaya lanjutan termasuk penyelidikan. "Dalam setiap laporan tentu ada proses yang harus dilalui. Berkas-berkas yang diterima juga tidak bisa sembarangan di jalankan, butuh dipelajari terlebihdahulu," katanya.

Terakhir pada Rabu (2/10/2013) malam, KPK juga berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.(fzr)