DURI - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis menggelar pelatihan penerapan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan se Kabupaten Bengkalis di Duri, Kecamatan Mandau, Kamis (4/5/2017).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas LH Kabupaten Bengkalis H Arman AA SE diikuti oleh puluhan perwakilan dari Dinas Kesehatan Bengkalis, RSUD Bengkalis dan Duri, Rumas Sakit Swasta, RS CPI, Pertamina, Kilinik dan juga seluruh UPT Puskesmas se Kabupaten Bengkalis, pengelola Laboratorium serta sarana kesehatan lainnya.

"Melalui kegiatan hari ini diharapkan mendapatkan pemahaman yang jelas terkait dengan pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan harapan kita ini bisa tersosialiasikan dengan baik, karena di tahun 2015 kegiatan serupa tidak tersosialisasikan dengan baik," kata Arman kepada GoRiau.com.

Ditambahkan bahwa sebagaimana diketahui kegiatan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, balai pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya tidak saja memberikan dampak positif tapi juga menghasilkan dampak negatif.

"Dampak negatif berupa limbah yang jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan masalah yang tidak saja dapat mencemari dan merusak lingkungan tapi juga mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem. sehingga perlu perhatian khusus dalam pengelolaannya," ungkapnya.

"Karena sifat dan karesteristik limbah rumah sakit dapat mengandung bahaya, bersifat racun, Infecsius dan juga radioaktif maka limbah rumah sakit dikategorikan sebagai limbah bahan beracun berbahaya (B3) yang pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku," terangnya.

Untuk itu pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatajn, pengolahan dan penimbunan Limbah B3. Seperti halnya yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dimana setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Pada pasal 103 disebutkan setiap orang yang mengahasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 M dan paling banyak Rp 3 M.

"Tujuan pengelolaan limbah adalah untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kwalitas lingkungan yang tercemar dan meningkatkan kemmpuan dan fungsi kualitas lingkungan," imbuhnya.

Selain itu limbah B3 yang berasal dari layanan medis merupakan konsekwensi dari peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Maka untuk penanganannya pun harus dalam kerangka memelihara derajat kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Bengkalis akan tetap konsisten dalam menangani Limab B3 di kabupaten Bengkalis. Antara lain dengan terus menerus memberikan sosialisasi kepada setiap penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

"Baik secara langsung, seperti yang dilaksanakan pada hari ini, maupun melalui media massa baik cetak maupun on line serta dapat juga langsung berkoordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup.

Sedangkan terkait dengan regulasi Dinas Lingkungan Hidup memliki kewenangan menerbitkan rekomendasi teknis ijin tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3. "Diharapkan apa yang didapatkan hari ini mudah2an akan membawa manfaat yang akan dirasakan dimasa mendatang," pungkasnya. ***