SELATPANJANG - Menurut Pakar lingkungan DR Elviriadi MSi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang tak kunjung disahkan, terlihat jelas bahwa tak ada keseriusan dalam menegakkan kebenaran. Hingga saat ini pula, desakan publik dan opini cukup membuat pengambil kepusan (Eksekutif dan Legislatif) menjadi semakin gamang.

"Saya sebut kemarin di GoRiau, posisi sudah saling kunci. Siapa mau buka kunci, berarti terpegang bola api," kata Elviriadi saat berbincang-bincang, Senin (1/5/2017).

Dengan begitu, tambah Elviriadi, berarti terjadi kevakuman dalam pembangunan daerah di Provinsi Riau. Tak ubahnya sedang menyimpan bom waktu, investasi dan pengerjaan proyek infrastruktur bisa mangkrak tak berujung.

Elv juga mengaku pernah dihubungi Dirjend Planologi melalui pesan WhatsApp pribadinya. Saat itu ia sampaikan ke dirjen tersebut bahwa SK KemenLHK 878 tidak diterapkan, dan kembali ke SK 878/2014. Sementara, tambah laki-laki bertubuh tambun ini lagi, SK 878 itulah merupakan titik kritis dari teman-teman NGO dan para aktivis, karena banyak temuan perkebunan illegal.

"Jadi saya kira, pengambil kebijakan sekarang ini ngeri-ngeri sedap. Sudah lewat fase buah simalakama, sekarang makin mendebarkan," tambah Elviriadi.

Disampaikan Dosen di UIN Suska Riau ini lagi, dari draft RTRW yang final berdasarkan SK 393, masih belum merefleksikan pembangunan berbasis perencanaan lingkungan. Daya tampung dan daya dukung lingkungan kurang diperhatikan. Antara daerah kabupaten satu yang memiliki kekhasan gambut, dengan kawasan industri tidak sinkron.

Disarankan Elvi, harusnya kabupaten yang jadi kawasan tangkapan air dan konservasi seperti Kampar Kiri Hulu, Giam  Siak Kecil, TNTN, TNBT, dipertahankan. Kawasan tersebut harus dibuat zona penyangga baru berupa hutan sekunder atau tanaman keras untuk memperkuat tata hidrologis kawassn kawasan tersebut.

"Nah ini semua perlu keberanian. Keberanian untuk menegakkan kebenaran. Aparatur negara harus otoritatif, ya pahamilah sebagai resiko jabatan, resiko hidup. Memang tidak mudah, kadang taruhannya nyawa dan penjara (penggembosan) oleh pihak yang berkuku," ungkap pengurus Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau itu lagi.

"Kita perlu pemimpin yang memiliki jiwa luhur dan pasang badan demi rakyat, agar RTRW kita tidak berbasis bencana," kata anak watan Meranti mengakhiri wawancara. ***