PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari meminta pemerintah kembali melonggarkan peraturan terkait kerumunan, karena ini sudah memberikan dampak ekonomi yang cukup lama pada masyarakat.

Namun, sebelum itu, ia menghimbau agar masyarakat tetap terus bisa menerapkan protokoler kesehatan dengan lebih disiplin lagi, demi kesehatan pribadi dan keluarganya.

Sebab, ia melihat saat ini kepedulian masyarakat semakin menurun. Padahal, dalam beberapa waktu belakangan muncul beberapa klaster baru Covid-19 dan semakin meningkatnya korban positif Covid-19.

"Protokoler kesehatan tetap harus selalu diterapkan, kalau sekarang, kita melihat orang mulai tidak peduli. Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk menegakkan kedisiplinan dan berikan sanksi sosial untuk mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan," ujar Politisi Golkar ini kepada GoRiau.com, Jumat (10/7/2020).

Terlebih, saat ini vaksin untuk virus Corona belum juga ditemukan. Sehingga, menurutnya yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat.

"Semakin disiplin kita untuk protokol kesehatan, semakin mempercepat kegiatan massal dibuka seperti nonton, pesta dan sebagainya," tuturnya.

Legislator asal Rohil ini mengapresiasi warga Rohil yang saat ini sangat berhati-hati terhadap setiap pendatang yang masuk. Hasilnya, Rohil bisa menjadi satu-satunya kabupaten yang masih nol kasus Covid-19.

Lebih jauh, akibat ekonomi yang terhempas badai Covid-19, masyarakat Rohil meminta sejumlah bantuan kepada DPRD untuk menopang kehidupannya

"Karena ada larangan kerumunan itu, ekonomi jadi berdampak, banyak yang minta bantuan peternakan, pertanian dan lainnya. Intinya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lah," tuturnya.

Selain itu, Karmila juga menyampaikan pesan-pesan dari para guru honorer di Rohil yang meminta bantuan honor guru dan bantuan infrastruktur tambahan ruang kelas.

"Mereka (swasta) minta bantuan honor guru sekolah, termasuk ruang belajar. Sementara pemerintah mendahulukan sekolah negeri. Rohil ini kan penghasil minyak terbesar, artinya sudah memberi banyak kontribusi DBH juga untuk Riau. Kalau hanya bergantung dari dana Pemkab pasti akan lambat realisasinya karena keterbatasan anggaran juga," tuturnya.

Kemudian, masyarakat juga meminta normalisasi karena daerahnya sering kena banjir hingga merendam perkebunan sawit masyarakat, disamping ada juga permintaan replanting sawit.

Permintaan ini menurut Karmila pantas didapatkan oleh warga Rohil mengingat Rohil merupakan daerah penghasil minyak terbesar se-Riau dan jumlah perkebunan sawit yang luas.

"Dengan penghasilan dari sektor sawit, ini berdampak pada besarnya anggaran Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)" tutupnya. ***