DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Kerja Bahas Nasib Honorer dan Perekrutan PPPK Bersama BKP-SDM

PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru telah mengadakan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) pada Senin, 6 Maret 2023. Rapat ini membahas berbagai program, termasuk nasib tenaga honorer dan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Mulai November 2023, pemerintah hanya akan menetapkan dua kategori pegawai, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK, sehingga tidak ada lagi tenaga honorer. Regulasi ini telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia. 

Menurut data, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru saat ini mencapai sekitar 7.000 orang. Namun, dengan kebijakan baru pemerintah yang hanya menerapkan PPPK, masih belum jelas bagaimana nasib mereka. 

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Krismat Hutagalung, menjelaskan bahwa dalam rapat kerja kemarin, memang dibahas soal PPPK, namun tidak secara rinci, termasuk jumlah kuota yang dibutuhkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Tapi untuk pedoman saja, dalam tiga tahun terakhir, rekruitmen PPPK di Kota Pekanbaru sudah dilakukan sebanyak 679 orang," ungkap Krismat Hutagalung. 

Ia melanjutkan, "Angka ini diserap dari rekruitmen tahun 2020 sebanyak 419 orang dan tahun 2021 sebanyak 260 orang. PPPK ini sudah bekerja."

Namun, perekrutan tahun 2022 untuk formasi serapan tahun 2023 belum diumumkan, sebab kuota setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Dengan adanya rapat kerja ini, diharapkan ada solusi terbaik bagi nasib tenaga honorer di lingkungan Pemko Pekanbaru yang terkena dampak kebijakan baru ini. Selain itu, rapat ini juga menjadi langkah awal untuk memastikan perekrutan PPPK berjalan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Pekanbaru.