RENGAT, GORIAU.COM- Pasca pengukuran ulang luas areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation (TPP) yang berada pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pasir Penyu, Lirik dan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, higa saat ini tidak ada kejelasan terkait tindak lanjut persoalan tersebut.

"Sudah hampir satu tahun lamanya pasca pengukuran ulang luas areal HGU perusahaan Group Astra Agro Lestari Tbk itu dilaksanakan, akan tetapi pengukuran ulang itu seperti sia-sia dan hanya menghabiskan dana negara yang bersumber dari APBD Inhu sekitar Rp.200 juta rupiah", ujar Arifuddin Ahalik kepada GoRiau.com dikantornya, Kamis (3/10/2013).Dengan demikian, kita menilai Tim ukur ulang HGU PT.TPP tersebut yang dipimpin lansung oleh Sekretaris Daerah Inhu selaku ketua Tim dan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan (Disbun) Inhu, sudah melecehkan lembaga negara seperti DPRD kabupaten Inhu, sebut Arifuddin.

Hal iktu terbukti dengan beberapa kali DPRD Inhu meminta hasil ukur ulang tersebut dan menanyakan sudah sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Tim dan Dinas Perkebunan Inhu, namun hal itu tidak pernah diberikan oleh pihak terkait. "kita sudah mencoba beberapa kali meminta kepada Tim atau Disbun selaku Instansi terkait tentang hasil ukurt ulang itu, namun sejauh ini Tim maupun Disbun tidak pernah menyampaikan hal itu secara tertulis atau secara resmi pada lembaga ini, ini adalah sebuah pelecehan", terang Arifuddin geram.

Seharusnya sambung Arifuddin, Tim atau Disbun hendaknya sudah sejak lama memberikan hasil ukurulang itu tanpa diminta oleh DPRD sekalipun, karena seperti kita ketahui Tim ukur ulang itu terbentuk setelah pelaksanaan hearing upaya penyelesaian sengketa PT.TPP dengan masyarakat Pasir Penyu.

Maka dari itu, Tim ukur ulang tersebut dan juga Disbun Inhu sebagai leading sektor, hendaknya bisa menindak lanjuti persoalana ini dengan bijak dan tegas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena biaya ukur ulang tersebut adalah menggunakan uang negara yang harus dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, kita minta sekali lagi kepada pihak terkait untuk dapat menyampaikan hasil dan tidak lanjut persoalan tersebut, tandas Arifuddin dengan tegas. (jef)