JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) karena membiarkan banyak dapur penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut Yahya, sejak awal BGN lebih mengejar angka penerima manfaat ketimbang memastikan kualitas dan keamanan makanan. “Dari awal BGN hanya mengejar target kuantitas, sehingga kurang peduli terhadap aspek kualitas dan keamanan makanan,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Ia menegaskan, SLHS dan sertifikat pendukung lain seharusnya sudah dipenuhi sebelum dapur mulai beroperasi. “Semestinya SOP disiapkan dulu sebelum SPPG berjalan. Ada dapur yang higienis, tapi ada juga yang masih jauh dari standar,” tambahnya.

Kritik juga diarahkan pada peran ahli gizi di setiap dapur. Yahya menilai keberadaan mereka belum optimal, sehingga kasus keracunan siswa penerima MBG masih berulang. “Kalau peran ahli gizi berjalan dengan baik, keracunan tidak akan terjadi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan pihaknya sudah memberi tenggat satu bulan kepada seluruh mitra dapur untuk melengkapi sertifikasi wajib, termasuk SLHS, sertifikat halal, dan kelayakan air. Jika syarat itu tak terpenuhi, BGN siap menutup dapur yang melanggar.

“Kami sudah keluarkan surat resmi. Kalau dalam satu bulan tidak memenuhi syarat, kerja sama akan kami hentikan dan dapur ditutup,” ujar Nanik di Jakarta, Jumat (26/9/2025). ***