PEKANBARU - Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Markarius Anwar menegaskan pihaknya mendorong Perda Penyelenggaran Pesantren yang sempat tertunda di Propemperda tahun lalu untuk bisa disahkan tahun ini.

Markarius yang juga Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau ini menjelaskan, sudah dua kali pihaknya mengkonsultasikan hal ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Secara kewenangan tidak ada masalah. Artinya kita dapat mengatur lebih jauh tentang pengelolaan pesantren di Riau," ujar Legislator Dapil Siak-Pelalawan, kepada GoRiau.com, Kamis (4/2/2021).

Tahun lalu, ujar pria yang biasa disapa Eka ini, Fraksi PKS sudah menggelar diskusi dengan beberapa pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Riau yg dilaksanakan di Ponpes IBS Kubang.

Diskusi itu juga dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga dari Riau, Syarul Aidi Maazat, LC, MA

"Dari sana kami menangkap bahwa ada dukungan yang kuat agar Riau segera punya Perda Penyelenggaraan Pesantren. Diharapkan Perda ini bisa menjadi payung hukum untuk pemerintah daerah dalam membina, mengayomi dan membantu pondok pesantren yang ada," terangnya.

Eka menambahkan, Ranperda Penyelenggaraan Pesantren ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, yang perlu diturunkan lagi dalam bentuk Perda. Sehingga lebih spesifik dalam mengatur penyelenggaraan pesantren di Riau.

Dalam waktu dekat ini, sambungnya, DPRD Riau akan membentuk Pansus penyusunan Perda Penyelengaraan Pesantren tersebut. Fraksi PKS sendiri yang dari awal sudah ikut mendorong perda ini, akan menempatkan anggota fraksi yang paham dengan dunia pendidikan di pesantren.

"Di Fraksi PKS ada beberapa orang yang pernah terlibat dalam pengelolaan pesantren. Ada Sofyan Siroj yang pernah mengelola pesantren, Adam Syafaat yang berlatar belakang pendidikan pesantren dan termasuk saya sebagai dewan pembina di Pondok Pesantren Al-ikhsan Boarding School Riau," tuturnya. ***