JAKARTA - Anggota DPR RI Andre Rosiade dituduh berbagai pihak telah menjebak pekerja seks komersial (PSK) di salah satu hotel di Padang, Sumatera Barat pada 26 Januari 2020 lalu.

Dikutip dari vivanews.com, menanggapi tudingan tersebut, politikus Partai Gerindra itu mengaku heran, sebab, peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu.

''Kejadiannya tgl 26 Januari 2020. Ada Puluhan orang dan banyak Anggota Polri dilapangan. Kenapa di ributkan sekarang. Padahal Polisi sudah menetapkan TSK. Mungkin ada yg terganggu pencitraannya. Atau ini Fight back terhadap pemberantasan Maksiat di Padang,'' cuit Andre dalam akun Twitternya, @andre_rosiade, yang dikutip vivanews, Rabu (5/1/2020).

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat itu berani bersumpah tak ada skenario seperti isu yang beredar dalam penggerebekan tersebut. Sebagai putra kelahiran Ranah Minang, ia punya kewajiban berbuat positif untuk Sumbar.

Menurut Andre, ikut dalam penggerebekan prostitusi online itu karena ada laporan masyarakat langspung kepada dirinya.

''Demi Allah sy sbg yg lahir dan besar di Padang tidak ingin kota sy ini kena azab Allah krn maksiat merajalela. Dan masyarakat juga byk melaporkan ke sy. Untuk itu sy bekerjasama dgn Polisi utk memberantas prostitusi online. Sy tidak mau menjadi selemah-lemah nya umat,'' tambah cuitan Andre.

Andre juga mendapat kritikan politikus senior PKS, Tifatul Sembiring. Menjawab kritik Tifatul itu, Andre mengatakan, angka prostitusi online di Padang sudah membuat resah masyarakat. Karena itu ia meminta sebagai politisi, Tifatul jangan hanya pencitraan.

''Prostitusi Online itu marak di Padang & ini menjadi keresahan masyarakat. Bahkan HL koran lokal hari ini pun membahasnya. Waktu digerebek juga tidak terjadi 'hubungan' spt yg di opinikan. Bapak setuju melawan?? Walikota bapak diam aja kok. Jgn drama pencitraan,'' cuit Andre.

Warganet dari kaum perempuan mengkritik Andre karena dinilai mempermalukan PSK. Warganet menilai anggota Komisi VI DPR itu keliru.

Namun Andre juga dibela koleganya, seperti Ketua DPP Gerindra Habiburokhman. Ia menilai Andre hanya melakukan pengawasan. Pun, yang menangkap PSK adalah pihak polisi. Ia tak setuju dengan istilah Andre yang diisukan menjebak PSK.

Tak Ada Pelanggaran

Sementara Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Andi Rio Idris Pandjalangi, menegaskan, sampai saat ini belum menerima laporan terkait dugaan adanya pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, terkait penggerebekan PSK di salah satu hotel di Padang pada 26 Januari lalu.

Andi mengatakan MKD belum bisa mengambil langkah apapun jika belum ada pelaporan. Termasuk juga belum bisa melakukan klarifikasi kepada Andre terkait peristiwa yang dilakukan.

''Pokoknya kita menunggu laporan aja dulu. Kita kan belum tahu kasusnya bagaimana, ini kan asumsi-asumsi di luar aja,'' kata Andi, Kamis (6/2/2020).

Meskipun banyak pihak yang melayangkan kritik terhadap apa yang dilakukan Andre, namun MKD tidak begitu saja dapat mengambil keputusan. Semua harus ada proses yang dijalani dan selama tindakan yang dilakukan seorang anggota dewan masih dalam batas wajar, maka tidak dipermasalahkan.

''Selama itu dalam batas kewajaran, batas pengawasan khusunya terkait dengan fungsi dan tugas anggota DPR. Pengawasan legislasi dan anggaran ya gak ada masalah, enggak ada masalah, saya pikir itu enggak ada masalah,'' ujar Andi.

Dari informasi yang telah berkembang di media saat ini, Andi mengatakan, bahwa Andre menjalankan fungsi pengawasan dengan melaporkan kejadian praktik prostitusi kepada polisi.

Saat mengambil tindakan, Andre juga tidak sendirian tetapi bersama dengan pihak berwenang sehingga jika dari data tersebut, Andi beranggapan apa yang dilakukan Andre dalam segi pengawasan tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

''Kalau itu (Komnas Perempuan ingin melapor) kami akan menunggu silakan melaporkan. Tapi dari segi pengawasan nggak melanggar,'' ujarnya.***