PEKANBARU - Direktur Utama PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) Azmi, diusir Komisi II DPRD Kota Pekanbaru. Hal itu terjadi kala Azmi menghadiri undangan rapat dengar pendapat oleh Komisi II pada Selasa (23/11/2021) siang.

Azmi menduga persoalan ini ada permasalahan sentimen pribadi dengan Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Fathullah. Karena beberapa waktu yang lalu secara pribadi Fathullah meminjam bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

"Ini dia kaitkan dengan peminjaman mobil secara pribadi ke saya, tapi tidak dilayani. Dia (Fathullah) marah kan parah itu. Mobil bus TMP dipinjam untuk apa saya tidak tahu, saya sudah disposisi kebawah bantu sesuai kewenangan tapi saya dimarah sampai menepok meja dan disuruh keluar, apa benar seorang pimpinan seperti itu? Saya keluar, saya ada harga diri. Saya tetap pinjamkan mobil itu tapi disposisinya terlambat apakah karena itu saya dipanggil hearing, kan nggak pas itu. Mungkin kerena itu," terangnya saat keluar dari ruangan Komisi II.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut terlihat Ketua Komisi II, Fathullah didampingi oleh anggota Komisi II lainnya seperti Eri Sumarni, Munawar dan Sri Rubiyanti.

Lanjut Azmi sebelum keluar dari ruangan Komisi II, dia dipaksa untuk menunjukkan data terkait dengan pendapatan TMP di tahun 2021 ini.

"Saya dipaksa untuk memberikan data terkait pendapatan bus TMP, selaku anak perusahaan dari PT SPP saya tidak bisa kasih. Karena aturan dan sepengetahuan saya kalau meminta data tentu harus seizin pak Heri Susanto (Dirut PT SPP)," jelas Azmi.

Azmi juga mengaku hearing yang dijadwalkan Komisi II seharusnya juga menghadirkan pihak PT SPP untuk mendapat informasi dan data yang akurat dan jelas.

Selain mengundang PT TPM, Azmi mengungkapkan agar Komisi II bisa mendapatkan data yang mereka inginkan. Komisi II seharusnya juga mengundang PT SPP selaku induk dari PT TPM.

"Hanya saya yang dipanggil, saya tetap hadir untuk menghargai komisi II yang mana didalamnya ada rekan-rekan saya juga termasuk pak Fatullah, tapi saat hearing Fatullah agak emosi. Mereka tetap meminta data yang diinginkan tapi saya tidak bisa kasi, maunya undangan juga disampaikan ke pak Heri Susanto dan perintahkan kesaya dan juga didampingi pihak SPP," katanya.

Jika rapat tersebut hanya bersifat dialog serta saling bertukar ide demi kemajuan TMP, Azmi mengaku dirinya siap untuk berdialog jika membahas hal tersebut. Namun jika mengenai data dan informasi pendapatan TMP, dia menegaskan tidak bisa memberikannya kepada Komisi II.

Bahkan Azmi juga mengaku siap jika mendapatkan sanksi dari ealikota jika apa yang dilakukan dirinya hari ini melanggar aturan yang berlaku.

"Saya siap disanksi apapun, kalaupun direkomkan ke pak wali saya siap karena saya tidak salah," tutupnya. ***