JAKARTA - Direktur Prasarana (Dirpras) Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Harno Trimadi pernah menyebutkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menitipkan banyak kontraktor pada proyek pembangunan jalur kereta api (KA). Menanggapi hal itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak segan memeriksa Menhub Budi Karya Sumadi.

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaga antirasuah bakal memeriksa siapa pun pihak yang dinilai memiliki andil dalam suatu kasus korupsi.

“Bahkan menteri pun kita akan periksa kalau memang betul-betul di dalam peristiwa tersebut ada kontribusinya terhadap peristiwa tindak pidana korupsi,” kata Asep dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Ditegaskan Asep, pejabat yang diduga terkait korupsi bisa diulik mengenai dugaan tindakan atau perbuatan mereka, aliran dana, maupun perintah. Ketika seorang pejabat memberikan perintah dalam suatu kasus korupsi biasanya diikuti atau terdapat aliran dana mencurigakan.

“Apakah menerima atau hanya memerintahkan,” ujar Asep.

“Karena tentunya untuk memperjelas konstruksi perkara, siapapun akan kita minta keterangan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya tidak bisa menindak pejabat ataupun pihak lain yang disebut menitipkan kontraktor dalam proyek hanya berdasarkan pada informasi sepihak. Meski demikian, bagaimana tindak lanjut atas dugaan praktik “titip kontraktor” itu bergantung pada penyidik.

“Kita tidak bisa mendengar sepihak saja. Apalagi hanya berdasarkan suatu pemikiran saja,” kata Tanak.

KPK tengah mengembangkan perkara dugaan suap pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di DJKA Kemenhub. Perkara itu dimulai dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada April lalu. Terbaru, KPK menahan Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU) Asta Danika terkait dugaan suap terkait pengerjaan proyek jalur kereta api Lampegan-Cianjur tahun 2023 sampai dengan 2024.

Perkara Asta merupakan pengembangan dari perkara suap di DJKA yang telah dibawa ke meja hijau. Adapun nama Budi diungkap Harno Trimadi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (3/8/2023) lalu.

Menurut Harno seperti ditulis Antara, arahan tentang adanya kontraktor titipan tersebut disampaikan langsung oleh Menhub. Beberapa kontraktor itu disebut menjadi pelaksana proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam 4 paket.

"Disampaikan sudah ada yang dipastikan ikut di dua paket, yakni anggota DPR dan Pak Wahyu," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut.***