JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru saja menuntaskan kunjungan luar negeri ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda selama sepekan. Meski Istana menyebut lawatan ini produktif, kritik dari sejumlah kalangan justru mewarnai kepulangannya ke Tanah Air.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan rangkaian pertemuan membawa capaian penting bagi Indonesia. Dari Expo Osaka 2025 di Jepang, pemerintah mengklaim berhasil mencatat komitmen investasi senilai USD 23,8 miliar atau sekitar Rp380 triliun. "Itu menjadi catatan positif bagi pembangunan nasional," katanya.

Namun, sorotan tajam justru datang dari pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Amnesty International Indonesia menilai pernyataan Prabowo soal Palestina tidak cukup tegas.

"Prabowo tidak menyebut genosida, padahal PBB dan lembaga HAM internasional sudah mengonfirmasi hal itu," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, Indonesia semestinya menuntut Israel menghentikan permukiman ilegal serta aktivitas perusahaan yang menopang praktik genosida dan apartheid.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo mengenai capaian swasembada beras dan target reforestasi juga dipertanyakan. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan, merujuk data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan penurunan luas sawah dari 10,21 juta hektare pada 2023 menjadi 10,05 juta hektare di 2024. Produksi beras juga turun dari 53,98 juta ton menjadi 53,14 juta ton.

"Faktanya harga beras terus naik melampaui HET, jadi swasembada apa yang dimaksud?" ucap Jaya di Jakarta, Rabu (24/9/2025). 

Selain dari forum PBB, kunjungan Prabowo ke Kanada menghasilkan penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang disebut akan menghapus 90,5 persen tarif produk Indonesia di pasar Kanada. Sementara di Belanda, Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima menyerahkan 30 ribu artefak serta dokumen sejarah kepada Indonesia.

Meski sejumlah capaian diplomasi ditunjukkan, kritik atas klaim dan sikap Prabowo masih menggema. Bagi aktivis dan peneliti, lawatan tersebut menyisakan pertanyaan besar soal konsistensi data dan komitmen Indonesia di ranah global. ***