RENGAT - Setelah agenda pemeriksaan saksi, sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi pembangunan tower triangle jaringan internet atau wifi pada 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim, Inhu, kembali digelar.

Pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa itu, Charfios Anwar berdalih bahwa dirinya ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan tower oleh masing-masing desa, bukan pemenang atau pengendali proyek tersebut.

Kendati demikian, hal itu dinilai jaksa penuntut umum sudah bertentangan dengan tugas dan fungsi terdakwa sebagai FK (fasilitator kecamatan), yang dikontrak atau di SK kan oleh pemerintah daerah Inhu melalui dinas terkait.

"Walau terdakwa berdalih bahwa dirinya ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut, namun hal itu tetap bertentangan dengan tugas dan fungsinya selaku FK," kata Kasi Pidsus Kejari Inhu melalui Rional Febri Rinaldo SH didampingi M Yusuf Trisna Jaya SH, menjawab GoRiau.com, Selasa (21/11/2017) via selulernya.

Dikatakan Rional, dalam SK kontrak terdakwa itu disebutkan bahwa, FK dilarang turut serta mengerjakan kegiatan yang ada di desa, dan salah satu tugas FK adalah pengawasan.

Tidak itu saja, setelah keluar sebagai pemenang proyek, terdakwa langsung melimpahkan (mensub-kan) pembangunan tower tersebut kepada pihak lain.

"Setelah menerima uang pembayaran dari masing-masing kepala desa, terdakwa langsung mensubkan pekerjaan itu pada pihak lain. Namun, keuntungan proyek tersebut tetap diterima terdakwa," jelas Rional menuturkan.

Dengan demikian, atas hal itu terdakwa tetap mendapatkan keuntungan yang cukup besar tanpa harus bekerja selayaknya seorang kontraktor, pungkas Rional.

Sebagai mana diberitakan GoRiau.com sebelumnya, pada sidang dengan agenda pemeriksaan ahli, terkuak bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Diskominfo Riau, nilai sebesar Rp60 juta/ 1. Unit tower yang dipungut terdakwa sungguh tidak wajar.

Atas hal itu, terdakwa dinilai telah melakukan penggelembungan harga pembangunan tower wifi di Kecamatan Rakit Kulim itu. Dan atas perbuatan terdakwa negara telah dirugikan sekira Rp250 juta rupiah.

Sidang tersebut dipimpin langsung ketua majelis, Toni Irfan SH. Setelaah ditunda, sidang kembali akan digelar pada pekan depan dengan agenda untutan JPU.(Jef)