
PEKANBARU – Kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau, saat ini semakin marak disorot. Pasalnya, kasus yang kini ditangani Polda Riau tersebut, ikut menyeret Muflihun, yang kini digadang-gadang bakal maju sebagai calon Walikota Pekanbaru.
Tidak sekedar maju, Muflihun juga disebut-sebut memiliki kans yang kuat. Hal itu mengingat yang bersangkutan pernah duduk sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, sebelum digantikan pejabat saat ini, Risnandar Mahiwa.
Lalu, apakah kasus tersebut bermuatan politis?
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr H Tengku Edy Sabli mengatakan, bila dilihat dari kacamata politik, kasus yang kini ikut menyeret nama Muflihun itu sarat dengan muatan politis.
"Salah satu dasar penilaiannya, kenapa kasusnya baru diangkat sekarang, tepat pada saat yang bersangkutan (Muflihun) akan menjadi calon walikota Pekanbaru. Apalagi jika mengingat kasusnya kan sudah lama," ujarnya, Jumat (2/8/2024) kepada GoRiau.com.
Tak hanya itu, Edi mengatakan, kasus ini juga mungkin akan berimbas kepada calon Walikota atau Wakil Walikota Pekanbaru lainnya. Khususnya, mereka yang ketika kasus ini terjadi, masih berstatus sebagai anggota DPRD Riau.
Sebut saja seperti Agung Nugroho, Markarius Anwar Dan Ade Hartati. Ketiga nama tersebut juga telah menyatakan maju dalam ajang Pilwako Pekanbaru tahun 2024.
"Karena, kan yang melakukan perjalanan dinas adalah anggota Dewan juga," tambah Edy Sabli.
Namun demikian, Edy Sabli juga menegaskan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Kita tetap harus menghormati proses hukum, tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, karena negara kita berlandaskan hukum," terangnya.
Menurut Edy, dari sisi politik, kasus hukum yang kini ikut menyeret Muflihun, akan mempengaruhi popularitasnya di mata masyarakat kota Pekanbaru.
"Tapi hal itu juga tidak menghilangkan hak berpolitiknya. Karena sebelum inkrah, yang bersangkutan tetap bisa mengikuti Pilkada kota Pekanbaru ", ujarnya lagi.
Selain itu, dengan mencuatnya kasus itu, mungkin akan membuat partai politik jadi lebih berhati-hati dalam memberikan dukungannya.
Sebab, bila dukungan diberikan kepada calon yang kemudian tersangkut kasus korupsi, tentunya akan berimbas juga dalam pandangan masyarakat. Khususnya terkait nama baik sebuah partai politik. ***