PEKANBARU – Pengamat Pendidikan Universitas Islam Riau (UIR), Prof Dr Zetriuslita, SPd, MSi, menyayangkan kebijakan Pemerintah RI, yang menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Pasalnya, aturan itu dinilai akan membawa mudarat bagi dunia pendidikan, khususnya di Bumi Lancang Kuning. Ia juga mengimbau Pemerintah Provinsi Riau maupun kabupaten dan kota, menolak penerapan PP tersebut.

"Kebijakan Pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 ini dikhawatirkan akan merusak mental generasi penerus bangsa ke depannya" ujarnya kepada GoRiau.com, Minggu (18/8/2024).

Salah satu aturan yang dikhawatirkan Guru Besar UIR ini adalah terkait Pasal 103, mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Tepatnya pada ayat 4 butir e yang menyebutkan terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk kalangan remaja.

Ditegaskannya, kalau anak sekolah dan remaja dibekali dengan alat kontrasepsi, itu sama saja artinya pemerintah menyuruh generasi muda melakukan seks bebas yang sangat bertentangan dengan adat dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.

"Seharusnya, pemerintah hadir untuk melindungi dan membimbing masyarakat untuk hal yang lebih baik, bukan malah sebaliknya," tegas Zetriuslita.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang penetapan PP tersebut, karena ini sangat banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

"Menurut saya di lingkaran pemerintah pasti banyak orang-orang yang cakap dalam wawasan, keilmuan, dan cakap agamanya, tapi kenapa kebijakan seperti ini bisa lahir," sesal Zetriuslita.

Tidak Menerapkan

Dalam kesempatan itu, pihaknya mengimbau Pemerintah Provinsi Riau hingga kabupaten dan kota, tidak menerapkan PP tersebut.

"Ya saya harapkan kepada pemerintah daerah jangan menerapkan aturan tersebut. Para orangtua juga harus tegas untuk menolaknya, sebab ini sama saja memberikan kesempatan kepada anak-anak kita peluang untuk berzina," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Layanan tersebut mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja.

Terkait hal ini, Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril, melalui keterangan resmi yang dirilis media massa, menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi juga mencakup penggunaan kontrasepsi.

“Namun, penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril.

Menurut Syahril, masyarakat tidak boleh salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Aturan ini akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut. ***