PEKANBARU – Yayasan Riau Hijau Watch (YRHW) meminta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Milik PT Ivo Mas Tunggal (IMT) dicabut.

Permintaan ini berdasarkan dugaan anak PT Sinar Mas Group ini menggarap kawasan hutan tanpa izin.

"Kami duga PT Ivo Mas Tunggal ini memiliki kesalahan fatal yaitu berkegiatan dalam kawasan hutan dengan luas mencapai 13.432.09 hal ini dipertegas dengan SK Menteri LHK tahun 2022," kata Ketua YRWH Tri Yusteng Putra, SHut, Kamis (13/10/22) di DPRD Riau.

Dikatakan Yusteng PT Ivo Mas Tunggal merupakan anggota Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan telah mendapatkan RSPO, "Kami duga dalam mendapatkan RSPO dengan nomor register 1-0056-08-000-00, ada permainan alias kongkalikong," jelas Yusteng.

Menurut Yusteng syarat mutlak yang harus dimiliki perusahaan yaitu tidak berkegiatan dalam kawasan hutan agar mendapat RSPO.

Hal inilah yang patut dipertanyakan bagaimana mekanisme PT Ivo Mas Tunggal ini mendapatkan RSPO apakah ada kongkalikong atau adanya pembohongan dalam pengurusan RSPO seolah olah kegiatan usaha mereka ramah lingkungan, tidak berkegiatan dalam kawasan hutan

"Saat ini kami lagi melengkapi bukti kongkrit terkait anak usaha Sinar Mas Group ini untuk dilaporkan kepada pihak perwakilan RSPO di Jakarta agar RSPO milik PT Ivo Mas Tunggal ini dicabut" tutup Yusteng.

Sementara itu, manajer Humas PT Ivo Mas Tunggal, Wisnu Subrata membantah dan merasa bingung apa yang disampaikan oleh YRHW tersebut,"

" Kami juga bingung. PT IMT dibilang masuk kawasan hutan,"katanya melalui pesan Whattshap.

PT Ivo Mas Tunggal kata Wisnu sudah memiliki HGU dan punya pelepasan kawasan hutan.

"Pendapat kami .kalau mereka mengatakan areal masuk dalam kawasan hutan. Tentunya mereka bisa buktikan jika PT IMT tidak punya perijinan pelepasan kawasan hutan," tutupnya. (kl2)