PEKANBARU – Percepatan pembangunan yang menggunakan dana APBD tahun 2023 sangat dibutuhkan agar tidak terjadi keterlambatan pekerjaan ataupun proyek yang gagal lelang akibat waktu pekerjaan tidak mencukupi. Untuk itu komisi IV DPRD Riau meminta Pemprov Riau khususnya Dinas PUPR segera melelang kegiatan tahun 2023.

" Hasil hearing kita dengan PUPR tadi ada beberapa point yang kita sampaikan seperti mempercepat proses lelang kegiatan yang ada dinas tersebut," kata sekretaris komisi IV DPRD Riau Sugeng Pranoto, Senin (30/1/2023).

Dijelaskan politisi PDIP ini Dinas PUPR menjelaskan ada juga proyek yang tidak tuntas tuntas pada tahun 2022 lalu, "Yang tak tuntas, kontrak kerjanya diputus oleh PUPR," jelasnya.

Diketahui beberapa proyek yang tak tuntas pada tahun 2022 lalu adalah perbaikan jembatan Pedamaran Kabupaten Rokan Hilir senilai Rp35,4 miliar, perbaikan jembatan ini dikerjakan oleh PT Agciran Teknik (AT), namun hingga batas akhir pekerjaan, PT AT hanya mampu menuntaskan pekerjaan 1 persen.

Kemudian pembangunan payung elektrik Masjid Agung Annur yang juga tidak tuntas, hingga akhir masa pekerjaan kontraktor PT Bersinar Jesstive Mandiri hanya mampu menuntaskan pekerjaan sebanyak 81 persen, namun Dinas PUPR Provinsi Riau memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kedepan dengan harapan proyek yang menelan dana APBD tahun 2022 sebesar Rp40,7 miliar tersebut dapat dituntaskan.

"Komisi IV optimis sisa penambahan waktu yang diberikan, pekerjaan pembangunan payung elektrik tersebut bisa tuntas. Secara umum progress program di Dinas PUPR tuntas 90 persen, ya ini capaian yang lumayan," tutupnya. (kl2)