PEKANBARU – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) curhat perihal buruknya aura demokrasi pada Pemilu tahun 2024. Keluh kesah ini, disampaikan oleh anggota DPRD Inhu yang berkunjung ke Komisi I DPRD Provinsi Riau yang membidangi hukum dan pemerintahan, Rabu (21/2/2024).

“Kami bingung dan resah, proses demokrasi yang berlangsung tahun ini sangat tidak baik. Masyarakat telah menunjukkan pragmatisnya, berani bertransaksi untuk memilih pemimpin. Yang ironisnya, system pengutipannya, transaksinya pun berjenjang, dari koordinatornya hingga relawan-relawan yang semuanya hanya sebuah topeng, untuk bertransaksi,” ucap Anggota Komisi I DPRD Inhu, Suhariyanto SH, usai hearing dengan Komisi I DPRD Riau, Rabu (21/2/2024).

Proses Demokrasi yang sakit ini, kata Suharyanto terjadi dan berlangsung merata di semua daerah, mulai pusat kota, hingga pada daerah-daerah perkebunan.

“Koridor yang diberikan oleh wasit Pemilu, bahwa sosialisasi itu harus dilakukan dengan menggunakan alat peraga yang dibatasi oleh nilai dan bentuk. Kita heran, itu semua malah tidak berlaku, masyarakatnya pun berani meminta lebih berbentuknya pun jelas-jelas uang,” eber pria yang biasa dipanggil mas Yan ini.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Riau bidang hukum dan Pemerintahan, Eddy A Mohd Yatim, Sos, MSi, merasa miris melihat kondisi yang berlangsung dalam proses Pemilu tahun 2024 ini.

“Kondisi dilapangan saat kita mengikuti pemilu 2024, benar-benar berbeda. Tidak ada lagi yang Namanya edukasi, proses pemilihan pemimpin tidak pada proses yang benar, segala sesuatunya berbentuk transaksional," kata Eddy.

Menurut Eddy wasit Pemilu, Pengawas kepemiluan justru tidak bisa berbuat apa apa, akhirnya fase-fase pragmatis itu berjalan subur.

"Demi menjaga proses demokrasi yang baik, saya rasa, ada baiknya DPRD Kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi, ataupun sikap Bersama, agar kedepan proses Pemilu kita lebih baik, sehingga proses demokrasi pemilihan pemimpin masa depan menjadi lebih berkualitas,”ujar Eddy.

Kata Eddy Yatim bisa jadi sistem Pemilu terbuka ini, memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan transaksional itu berlangsung dengan mudah.

“Fase ini juga yang akhirnya memberikan peluang kepada masyarakat, yang tidak paham, bagaimana jika salah memilih pemimpin, salah dalam menentukan pilihan, justru akan membuat masa depan suram," ucapnya.

Mestinya memilih figur pemimpin harus paham akan visinya, paham dengan kinerjanya, dan paham akan komitmennya untuk membangun kepentingan publik, "Untuk itu mungkin perlu kembali ke sistem lama yang tertutup," jelasnya.

Atas keresahan dan laporan dari sejumlah legislator daerah ini, Eddy menyarankan seluruh DPRD kabupaten/kota untuk memberikan rekomendasi ke komisi I DPRD Riau, ke Kemendagri, bahwa perlu sebuah koridor yang jelas, agar proses Pemilu kedepan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan calon calon pemimpin yang berkualitas.

Anggota DPRD Inhu yang hadir saat itu selain Suharyanto, Suharto, Suhariyanto, Hamdani, R Darlan, Adila Ansori, Samsudin dan Karna. ***