
PEKANBARU – Ketua Barisan Muda Riau (BMR), Brury MP Nainggolan mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau dan kepolisian mengusut dugaan temuan pidana keberadaan PT. Trisetia Usaha Mandiri (TUM) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.
Selama ini, PT TUM didesak berbagai elemen masyarakat harus segera dicabut Hak Guna Usaha (HGU) nya.
Pasalnya Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT TUM yang telah mengantongi izin sejak 2013 semasa HM Harris menjadi Bupati di daerah setempat.
IUP-B kelapa sawit PT TUM dengan luas sekitar 6.550 hektar terletak di Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Teluk, Teluk Beringin, dan Teluk Bakau Kecamatan Kuala Kampar.
Pencabutan IUP-B PT TUM oleh Pemkab Pelalawan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor ; KPTS.522/DPMPTSP/2020/A01 tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Trisetia Usaha Mandiri.
"Kami menduga dicabutnya ijin Usaha Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT TUM ini bukan faktor lantaran tidak beroperasi saja, tentunya adanya pelanggaran administrasi alias maladministrasi dalam penerbitan IUP-B nya terdahulu, salah satunya ijin AMDAL ( (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), untuk itu kami mendesak agar APH harus mengusut PT TUM ini " tegas Brury kepada wartawan, Rabu (12/10/2022) di Pekanbaru.
Bahkan kata Brury pihak saat ini sedang menyusun laporan untuk melaporkan PT TUM ke penegak hukum agar diusut secara tuntas aktor di balik penerbitan perusahaan tersebut.
"Jangan setengah-tengah dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan korporasi PT TUM ini, jika ada temuan pidananya juga harus diusut tuntas " tukas Brury. ***