PEKANBARU - Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu Riau, menemukan sekitar 44 persen Tempat Pemilihan Suara (TPS) rawan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018, sejak tanggal 10 sampai 21 Juni 2018.

Jumlah keseluruhan TPS yang rawan adalah 5.298 TPS, dari 12.048 TPS yang ada di Provinsi Riau. Sisanya, 6.750 atau 56 persen TPS dinyatakan tidak rawan, berdasarkan pengamatan Bawaslu Riau, Panwaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya.

Persentase TPS rawan tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, yakni sebanyak 1.538 TPS atau hampir 97 persen dari 1.579 TPS yang ada di kabupaten tersebut. Kemudian, diurutan kedua berada di Kota Pekanbaru, dengan 1.161 TPS dan Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah TPS rawan sekitar 787 TPS atau sekitar 93 persen dari total 846 TPS di kabupaten tersebut.

Sementara itu, TPS yang paling tidak rawan berada di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 1.187 TPS, dan Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 1.111 TPS. Dilihat dari banyaknya variabel kerawanan, ditemukan indikator kerawanan penggunaan hak pilih sebesar 1.769 TPS dan kerawanan ketika pemungutan suara di 1.407 TPS.

Untuk menentukan rawan atau tidaknya suatu TPS, terdapat 6 indikator dengan 15 variabel, yaitu indikator akurasi daftar pemilih, penggunaan hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara, dan kampanye. Sedangkan 15 variabelnya terdiri dari variabel pemilih memenuhi syarat yang tidak masuk DPT, Pemilih disabilitas, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) lebih dari 20 per TPS, TPS wilayah Khusus, terdapat aktor bohong, cukong atau broker, dan praktik pemberian uang/materi lainnya, relawan bayaran, KPPS pendukung Paslon tertentu, C6 tidak didistribusikan kepada pemilih, TPS didekat posko paslon, KPPS tidak mengikuti Bimtek, ketersediaan logistik, praktik memengaruhi pemilih, danmenghasut dengan isu SARA.

Indikator tentang akurasi daftar pemilih, dimana pemilih memenuhi syarat (MS) tidak ada dalam DPT paling banyak ditemukan di Kabupaten Inhil, dengan temuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 146 dari 259 TPS.

Untuk indikator penggunaan hak pilih, pemilih disabilitas terbanyak di Kabupaten Inhu sebanyak 223 TPS, dan untuk indikator DPTb lebih dari 20 per TPS terdapat di Kabupaten Kampar sebanyak 139 TPS. Berkaitan dengan money politic, TPS Kabupaten Inhil terindikasi paling rawan, dengan jumlah 108 TPS memiliki sumbangan bohir atau cukong. Lalu, pemberian uang atau barang tertinggi, terdapat di Kota Pekanbaru dengan jumlah 93 TPS.

Selanjutnya, dalam indikator kampanye memengaruhi pilihan pemilih berdasarkan SARA, ditemukan paling rawan di Kabupaten Inhil, dengan jumlah TPS 87 dan indikator KPPS mendukung salah satu paslon sebesar 94 TPS.

Setelah itu, Kota Pekanbaru ditemukan juga sebagai kota dengan indikasi pemungutan suara, ketersediaan logistik terbanyak, dengan 393 TPS.

"Bawaslu telah menyusun instrumen yang digunakan sebagai standar dalam menyusun peta TPS rawan. Instrumen ini dijadikan sebagai pedoman bagi jajaran pengawas pemilu dalam menentukan identifikasi TPS rawan, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2018 ini." ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Neil Antariksa.

"Dalam pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi pengawas pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilu dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah - langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal," paparnya.

Kemudian, ditambahkannya, meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing - masing, namun pemetaan tetap penting dilakukan, untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat. (rls)