DURI - Ribetnya pengurusan administrasi izin usaha di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ini kembali dikeluhkan sejumlah pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Dikatakan Hariyadi, perwakilan dari pengusaha arena permainan di Duri ini kepada GoRiau.com bahwa dia sudah mengajukan surat permohonan untuk rekomendasi pariwisata untuk izin usaha Arena permainan anak di Duri sekitar 6 bulan lalu.Namun hingga kini, surat rekomendasi pariwisata tersebut tak kunjung dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, sementara pengusahanya sendiri sudah ingin tertib dalam administrasi kelengkapan izin usaha yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tengku Ilyas saat dikonfirmasi GoRiau.com, Selasa (21/11/2017), terkait hal itu malah berdalih statusnya yang masih Plt (Pelaksana tugas) membuat dirinya tidak berani mengeluarkan surat rekomendasi.

"Saya ini masih Plt, tak berani saya keluarkan surat rekomendasi itu. Apalagi saya juga belum turun survei ke lapangan. Tunggu saja sampai Kepala Dinas Pariwisata yang defenitif dilantik, mungkin Desember nanti dilantik," katanya.

Selanjutnya, soal belum survei yang dikatakan Tengku Ilyas, GoRiau.com kembali menyebutkan bahwa sebelumnya staf Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bengkalis bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah melakukan survei ke lapangan bersama.

"Kalau itu saya tidak tahu, nanti sajalah, saya tak berani tandatangani. Saya masih Plt. Tunggu yang Kepala Dinas defenitif saja," ujar Tengku Ilyas lagi yang mengaku sedang berada di Kantor Bupati mengikuti rapat.

Haryadi kembali mengkritisi apa yang disampaikan Tengku Ilyas tersebut. Dikatakannya, alasan Plt Kepala Disbudparpora Bengkalis ini terkesan memang menolak permohonan masyarakat yang sangat sadar dengan tertib administrasi usaha.

"Sudah jelas usaha yang buka ini akan meningkatkan PAD Bengkalis dari sektor pajak dan retribusi. Apalagi pengusaha yang kita urus izinnya ini sudah taat dalam membayar retribusi dan pajak kepada instansi terkait," ujar Haryadi lagi.

Sebagaimana yang diketahui bersama, untuk peningkatan iklim investasi di Bengkalis ini, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menginstruksikan Pimpinan Perangkat Daerah (PD), khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) untuk melakukan reformasi dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan investasi.

"Sekarang bagaimana mau dapat izin usaha dari DPMPSP, rekomendasi dari Dinas Pariwisata saja tidak dikeluarkan sudah berbulan-bulan. Berarti Plt Disbudparpora ini salah satu dari Kebijakan APBD Bengkalis seperti apa yang disampaikan Bupati Amril Mukminin," ucap Haryadi lagi.

Di bagian lain pada pemberitaan sebelumnya, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin juga mengingatkan seluruh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan tidak melakukan pungutan liar.

''Kalau ada pegawai yang meminta sejumlah uang segera laporkan pada kami. Jangan Takut. Akan kita tindak tegas. Semua pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya alias gratis, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya,'' ujarnya.

Meskipun tak menyebut nama dan di PD mana, Bupati Amril mengatakan dirinya juga memperoleh informasi adanya oknum pegawai yang sering menghambat dan tidak memberikan pelayanan dengan baik kepada calon investor yang mengurus perizinan atau non perizinan.

''Informasi itu sifatnya baru sepihak. Oknum tersebut sedang kita pantau. Jika nanti memang terbukti, pasti kita tindak tegas,'' pungkas Bupati. ***