
PEKANBARU – Langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kali ini tak sekadar kunjungan biasa. Di tengah dorongan mempercepat pembenahan internal, rombongan kepala daerah itu datang ke Pekanbaru dengan satu tujuan yakni mencari cara kerja yang terbukti efektif dan bisa langsung diterapkan di daerahnya.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Pekanbaru, Senin (13/4/2026), menjadi ruang diskusi terbuka antara dua pemerintah daerah yang sama-sama menghadapi tantangan pelayanan publik, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur.
Rombongan Meranti dipimpin Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch, beserta jajaran.
"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami melihat secara langsung berbagai perubahan yang terjadi di Pekanbaru yang semakin baik," ujar Bupati Asmar.
Kesan itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pekanbaru dinilai mampu melakukan pembenahan signifikan, terutama dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan kota. Hal inilah yang ingin "dipelajari dari dekat" oleh Pemkab Meranti.
Diskusi yang berlangsung tidak berhenti pada pemaparan, tetapi langsung menyasar isu-isu krusial. Mulai dari sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur, pembangunan infrastruktur perkotaan, hingga penguatan administrasi di lingkungan sekretariat daerah.
Wakil Bupati Muzamil menegaskan, kunjungan ini harus melahirkan langkah nyata, bukan sekadar catatan di atas kertas.
"Banyak hal yang patut menjadi contoh, terutama dalam penataan pemerintahan. Ini yang ingin kami pelajari lebih lanjut. Kami berharap hasil dari kunjungan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait," harapnya.
Salah satu poin yang menarik perhatian adalah sistem perizinan terpadu yang telah diterapkan Pekanbaru. Melalui mekanisme satu pintu berbasis aplikasi, proses perizinan dapat dipangkas secara signifikan, sekaligus meminimalisir praktik birokrasi berbelit.
Selain itu, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bahan kajian. Pekanbaru dinilai berhasil mengoptimalkan pajak daerah dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis sistem.
Tak kalah penting, penataan kota juga dibahas secara detail, termasuk sinergi dengan berbagai pihak seperti PLN dalam penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga penanganan persoalan klasik seperti sampah dan drainase yang kini ditangani lebih sistematis.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pekanbaru membuka pintu lebar untuk kolaborasi lanjutan. Mereka tak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga siap memberikan pendampingan teknis jika dibutuhkan.
"Kami siap mendukung, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis, agar tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti semakin baik," ujarnya.
Kunjungan ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Kepulauan Meranti tengah bergerak mencari pola kerja yang lebih efektif. Bukan sekadar meniru, tetapi menyaring praktik terbaik untuk kemudian diterapkan sesuai kebutuhan daerah. ***