SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi menanggapi terkait aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti yang berlangsung ricuh bahkan hingga terjadi tindakan represif yang dialami mahasiswa.

Irwan mengungkapkan agar pihak aparat pengamanan tidak disudutkan dalam hal ini sehingga tidak salah persepsi.

"Jangan polisi saja yang disudutkan, agar nanti persepsinya tidak salah. Polisi sudah berusaha menjaga keamanan namun mereka tentunya tidak tinggal diam karena ada yang mau merobohkan pagar. Kampung kita ini sudah kondusif dan tolong jangan bikin kacau, kita hanya tinggal menjaganya saja, saya sangat menyesalkan kelompok terdidik bersikap anarkis," ungkap Irwan, Kamis (11/2/2021) siang.

Dikatakan Bupati Irwan, yang menjadi tuntutan mahasiswa itu tidak semuanya benar, karena hampir semuanya sudah direalisasikan.

"Yang menjadi tuntutan itu tidak benar, karena sudah banyak yang kita realisasikan. Kalau mahasiswa yang sudah di Pekanbaru jangan bikin rusuh di Meranti karena kita disini sudah kondusif. Kita harusnya menyikapi persoalan ini dengan faktual dan jernih, karena yang merasakan pembangunan ini masyarakat, bukan mahasiswa yang berada di Pekanbaru. Sebaiknya tanyakan dulu dengan masyarakat yang ada di Meranti, jangan pula mahasiswa disana yang lebih tau daripada masyarakat disini," kata Irwan.

Bupati Irwan juga mengatakan dirinya mensinyalir adanya kepentingan tertentu didalam unjuk rasa tersebut.

"Dugaan kita ini ada kepentingan pihak-pihak tertentu dan kita sudah bisa mengindikasikan siapa yang punya skenario. Intinya kan ini ada pihak yang ingin melakukan kegiatan dengan meminta dana, namun belum bisa diakomodir karena keuangan daerah tidak mendukung," kata Irwan.

Menurut Irwan, harusnya mahasiswa tidak melakukan hal yang demikian. Namun harusnya berpikir panjang kedepannya yang bersifat membangun.

"Harusnya mahasiswa sekarang ini berpikir panjang dan membangun. Dan perlu juga dipahami oleh sekelompok mahasiswa yang sedang ribut ini, mahasiswa Meranti bukan hanya di Pekanbaru tapi banyak di tempat lain. Malah ditempat lain itu kontribusinya nyata seperti di Batam mereka bergerak mengumpulkan sembako dan masker untuk dibagikan ke masyarakat, begitu juga yang berada di Jogjakarta, mereka melakukan diskusi daring dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19," ungkap Irwan.

Irwan meminta pihak yang melakukan tuntutan tersebut haruslah memahami kondisi saat ini. Dan tentunya pemerintah daerah mengedepankan hal yang bersifat skala prioritas.

"Kita tentunya mempunyai prioritas tertentu. Apalagi di situasi darurat seperti ini yang sifatnya penyelamatan manusia dan itu harus kita utamakan, jadi harus paham kondisi, jangan kepentingan mereka saja yang dikedepankan," ujarnya.

Terkait isu pegawai P3K yang tidak kunjung ada kejelasan perekrutan yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, Bupati mengatakan jika saat pemerintah menimbang kemampuan keuangan daerah yang saat ini sedang terjadi defisit, maka perekrutan itu terpaksa dibatalkan.

"Kita berpikir rasional saja, untuk saat ini kita sudah sesak untuk membayar gaji para honorer dan mengupayakan agar mereka tidak diberhentikan. Jangan hanya karena P3K, pembangunan masyarakat jadi tidak ada, atau jika ingin memaksa P3K diterima, pegawai honorer saja yang diberhentikan. Tentu ini akan jadi permasalahan baru. Jika punya pemahaman gaji P3K itu dari pusat coba berdemo saja ke pusat, minta jaminan, mana bukti yang katanya digaji dari pusat. Dari pengalaman yang sudah ada, gaji ASN saja terlambat kita bayarkan," pungkasnya.

Menanggapi adanya unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang menyudutkan Bupati, salah seorang tokoh pemuda Kepulauan Meranti, Een Marfizas mengatakan tentunya setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangan. Namun yang terjadi hari ini tidak perlu dijadikan sesuatu pelampiasan amarah sesaat. Namun sebaliknya Bupati diberikan apresiasi, karena telah meletakkan pondasi awal pembangunan sejak kabupaten ini dimekarkan.

"Memang menyampaikan pendapat dimuka umum dilindungi undang-undang. Namun seharusnya mahasiswa mengikuti aturan yang berlaku, dimana saat ini kita berada ditengah pandemi Covid-19. Dan kita juga perlu tahu, setiap pemimpin pasti ada plus minusnya. Jika kita bicara lebih, tentu masyarakat yang merasakan dampak pembangunan itu. Dan jika belum, mungkin kita perlu flashback ke belakang dimana hari ini banyak perubahan yang terjadi. Walaupun tidak memuaskan, mungkin itu karena sesuatu hal, harusnya kita memberikan apresiasi kepada bupati yang meletakkan pondasi awal pembangunan," kata Een Marfizas.

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang Selasa (9/2/2021) sore sempat ricuh. Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Untuk Rakyat (Gempur) melakukan aksi dengan orasi untuk menyampaikan aspirasinya mulai sekira pukul 14.00 WIB.

Masa yang hadir menuntut untuk berjumpa dengan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi. Masa menilai kinerja Bupati Irwan selama 2 periode ini tidak memberikan dampak siginifikan dalam pembangunan Kepulauan Meranti.

"Saat ini sekolah di Meranti masih banyak yang gedungnya rusak, tingkat pendidikan rendah dan masih banyak persoalan lain," ujar koordinator aksi, Rian Rasid.

Masa juga memaksa masuk ke dalam halaman kantor bupati, karena sejak sampai sudah dicegah masuk di gerbang oleh aparat kepolisian dan Satpol-PP.

Masa yang kecewa kemudian memaksa masuk dengan membuat barisan dan berusaha mendorong aparat untuk bisa masuk, namun tetap tidak bisa karena digalang oleh aparat.

Pihak Pemkab Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, H Rosdaner dan sejumlah pejabat lainnya sempat menemui masa di depan gerbang.

Walaupun demikian, masa aksi tetap memaksa untuk bertemu bupati, bahkan mereka sempat melakukan pembakaran ban di depan gerbang.

Atas tindakan terbit pihak kepolisian juga sigap langsung memadamkan api, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Sejak kehadiran perwakilan Pemkab Kepulauan Meranti sekitar 45 menit, masa sama sekali tidak memberikan kesempatan pihak pemkab untuk berbicara. Mereka beralasan tidak mau menerima perwakilan selain Bupati Kepulauan Meranti.

Pihak Pemkab juga sempat meminta rincian tuntutan dari masa aksi, karena sampai saat ini mereka juga tidak mengetahui apa rincian tuntutannya.

"Sampai saat ini kita tidak tahu tuntutan mereka (masa) apa, makanya kita tadi meminta itu, namun tidak ditanggapi sehingga kami ambil sikap untuk masuk kembali," ujar Kepala Badan Kesbangpol Kepulauan Meranti, Tasrizal Harahap di sela-sela aksi.

Melihat pihak pemkab balik badan, masa kemudian semakin berang. Tidak berapa lama mereka kemudian mulai melakukan pemaksaan untuk menerobos masuk ke kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Berawal dari sana bentrokan masa dengan aparat kemudian tidak terelakkan. Aparat kemudian mendorong masa hingga ke tengah jalan, hingga membuat kerumunan berhamburan.

Beberapa masa aksi sempat diamankan oleh pihak kepolisian, namun kembali dilepaskan atas permintaan dari masa aksi.

Setelah kejadian tersebut masa aksi mengaku mendapat tindakan represif dari aparat. Setidaknya ada 2 orang masa aksi yang mengaku mendapat pukulan dari aparat hingga menyebabkan luka di bagian bibir.

"Kita tidak terima dengan tindakan represif kepolisian, dan kami pastikan akan memproses kejadian ini secara hukum," tegas korlap aksi, Rian Rasid.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito melalui Kasat Intel AKP Syaiful saat diwawancara di lapangan mengatakan bahwa pihaknya memang tidak memperbolehkan masa masuk karena kondisi pandemi.

Atas ketidakpuasan tersebut sehingga masa memaksa masuk dan pada akhirnya terjadi bentrokan.

"Memang Ada jelas undang-undang yang mengatur tentang unjuk rasa, tapi situasi kita saat ini tidak mengizinkan karena situasi kita Covid," ujar Syaiful.

Selain itu dijelaskannya bahwa surat pemberitahuan masa kepada pihak Polres Kepulauan Meranti tidak begitu jelas.

"Surat yang diajukan kepada kita Polres Kepulauan Meranti tidak jelas siapa penanggung jawabnya, tuntutannya tidak ada," tegasnya.

Walaupun demikian pihak kepolisian tetap berusaha untuk memfasilitasi kemauan masa untuk melakukan unjuk rasa, walaupun dengan keterbatasan.

"Dari pemda tadi ada perwakilan 3 orang termasuk asisten mewakili Bupati sudah ada tadi, tapi tidak ditanggapi oleh mahasiswa sehingga terjadi permasalahan baru," pungkasnya.***