SELATPANJANG - Sekretaris PMD Kepulauan Meranti H Edy M Nor mengaku masih banyak desa yang belum mengajukan pencairan penghasilan tetap (Siltap). Siltap ini untuk pembayaran gaji dan operasional desa yang bersumber dari APBD kabupaten.

Hal itu disampaikan H Edy ketika ditemui di Selatpanjang, Kamis (10/8/2017).

Menurut mantan Camat Pulau Merbau itu, memang banyak desa yang belum mengajukan pencairan Siltap sebesar 20 persen, sedangkan yang sudah mengajukan sekitar 60 desa. Mereka pun telah menyurati masing-masing kades bersangkutan untuk menyegerakan proses pengajuan pencairan.

"Ini Siltap mereka yang bersumber dari APBD. Kemarin sudah 30 persen, sekarang 20 persen, namun belum semuanya mengajukan (pencairan)," ujar Edy.

"Kita sudah menyurati desa bersangkutan," tambah Edy.

Sementara itu, Ketua Forum Kades Kepulauan Meranti Edy Murkan juga mengimbau agar masing-masing desa mengajukan proposal pencairan. Kades diingatkan untuk tidak menyepelekan administrasi pencairan. Sebab, akan ada kendala andai proses pencairan tidak diajukan dan SPJ pasti akan menumpuk.

"Jangan buat seperti belanja di warung, dana desa harus ada pertanggungjawaban. Turuti sajalah aturan main pemerintah," kata Edy Murkan.

"Kalau tak diambil, pasti jadi persoalan kedepannya. Kita ingatkan betul bagi desa yang belum mengajukan pencairan, jangan lalai," tambah Edy Murkan. ***