PEKANBARU - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi mendatangi SMAN 8 Pekanbaru, Kamis (25/6/2020). Kedatangannya guna melihat langsung protes sejumlah orangtua calon siswa.

Mereka keberatan karena anak-anaknya tidak masuk lolos peringkat zonasi. Padahal banyak dari mereka adalah warga tempatan.

Sabarudi menilai hal ini tidak perlu terjadi. Ia menyebut pihak sekolah mestinya memahami sistem zonasi.

"Kita harapkan jangan sampai pihak sekolah tidak paham defenisinya hingga memicu keributan," paparnya, Kamis.

Sabarudi menyebut sistem zonasi mesti seiring dengan ketersediaan infrastruktur sekolah. Ia menyebut sistem zonasi tingkat SMA belum sesuai dengan jumlah sekolah yang ada.

Sabarudi mengambil contoh keberadaan SMK negeri. Jumlahnya tidak sebanding dengan minat masyarakata.

"Maka sebaiknya kita punya insfrastuktur yang cukup sebelum menerapkan zonasi," sebutnya.

Sabarudi mendorong agar Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru bisa mempertimbangkan pembangunan SMA baru.

Mereka bisa memetakan sebaran sekolah negeri. Ia menilai sekolah negeri bisa jadi prioritas bagi masyarakat kurang mampu.

Bagi yang punya kelebihan finansial bisa sekolah di swasta. "Jadi harus seimbang jumlah sekolah dengan jumlah siswa, kalau tidak cukup ya ribut kayak sekarang," pungkasnya. (advertorial)