
PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau guna membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, serta anggota Banggar lainnya. Beberapa anggota Banggar turut mengikuti rapat secara virtual. Dari pihak TAPD, hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Evarefita; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau; serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Muhammad Arif Setiawan, beserta jajaran.

Rapat ini membahas berbagai aspek penting dalam pelaksanaan APBD 2025, termasuk kendala serta strategi optimalisasi anggaran daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kaderismanto menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
"Kami berharap melalui pertemuan ini, kita dapat bersama-sama mencari solusi terbaik agar APBD 2025 berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat Riau," ujar Kaderismanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan APBD dengan cermat guna memastikan kebijakan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran agar tidak ada kebocoran atau ketidaksesuaian yang bisa merugikan daerah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra, mengungkapkan beberapa perhatian utama dalam rapat, termasuk seleksi pembayaran tunda bayar. Menurutnya, meskipun anggaran telah dialokasikan, realisasi di lapangan menunjukkan jumlah yang melebihi perkiraan awal.
“Kami memahami kekhawatiran yang disampaikan, terutama terkait pembayaran tunda bayar. Meskipun telah kami anggarkan, realisasinya melebihi perkiraan awal. Ini menjadi evaluasi bagi kita agar lebih cermat dalam perencanaan keuangan ke depan," ungkap Indra.

Rapat ini menjadi forum strategis bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mencari solusi terhadap permasalahan anggaran. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Di akhir pertemuan, Kaderismanto menunda rapat dan meminta TAPD serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan data yang akan dibahas kembali pada Senin (17/2/2025). ***







