SELATPANJANG – Fokus meredam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperketat penjagaan wilayah perbatasan menjadi agenda utama pertemuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Bupati Kepulauan Meranti, Asmar menerima langsung lawatan tugas tersebut di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).

Kondisi geografis Meranti yang berwujud kepulauan diakui menjadi tantangan berat di lapangan. Asmar memaparkan bahwa lambatnya mobilisasi personel dan perangkat pemadam kerap terbentur ketergantungan pada akses angkutan laut. Oleh karena itu, pemerintah daerah kini memutar haluan kebijakan dari sekadar pemadaman menjadi langkah pencegahan dini.

"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut," ungkap Asmar.

Menurutnya, salah satu akar masalah tingginya potensi karhutla adalah bentangan lahan berstatus kawasan hutan yang tak bisa disentuh warga secara optimal. Jika dibiarkan menganggur saat terik musim kemarau, hamparan lahan tersebut sangat rawan menjadi titik api. Ia menilai pemberian akses pengelolaan legal bagi masyarakat justru akan membawa dampak ganda: lahan produktif sekaligus diawasi langsung oleh pengelolanya.

"Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya," paparnya.

Kondisi dilematis ini dirasakan langsung pada program peremajaan kelapa seluas 3.500 hektare yang tengah dicanangkan. Asmar menyebut, warga hanya diizinkan mengelola area seluas 2.000 hektare, sementara 1.500 hektare sisanya tertahan karena masuk dalam tapal batas kawasan hutan.

Di samping urusan mitigasi karhutla, perbincangan juga menyinggung benteng pertahanan di Pulau Rangsang. Sebagai wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi jalur sibuk pelayaran kapal internasional, kawasan ini dinilai mendesak untuk diperkuat. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Meranti tengah mematangkan rencana pembangunan pos terpadu.

"Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya," urai Asmar.

Menanggapi kesiapsiagaan tersebut, perwakilan tim Mabes TNI, Laksamana TNI Imam Hidayat menyambut baik sinergi lintas instansi di daerah. Usai meninjau sejumlah pos di Merbau dan berdialog dengan warga, ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla sejatinya diukur dari seberapa tangguh upaya pencegahan yang dilakukan.

Karakteristik lahan gambut di pesisir Meranti, sebutnya, menuntut kewaspadaan ekstra lantaran bara api kerap bertahan di bawah permukaan tanah dan sewaktu-waktu memicu titik panas baru. Ia pun turut menyoroti rutinitas kesiapsiagaan petugas daerah di lapangan.

"Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP," puji Imam.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jajaran Mabes TNI juga tengah merampungkan penelitian khusus guna mengurai fenomena kembali menyalanya api di area gambut yang sebelumnya telah dinyatakan padam. Terkait penguatan pertahanan Pulau Rangsang, ia sepakat bahwa penyiapan unsur darat, laut, dan udara harus dipetakan sesuai dengan karakteristik geografis wilayah setempat.

Pertemuan strategis ini sekaligus menandai purnatugas jajaran Satuan Tugas Mabes TNI. Terhitung selama 28 hari terakhir, tim tersebut telah merampungkan pengabdiannya di wilayah Kepulauan Meranti. ***