PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru harus berani membongkar paksa penutupan drainase oleh pemilik ruko karena menutup aliran air di Jalan Paus, Kecamatan Marpoyan Damai.

"PUPR bisa bawa Satpol PP jika pemilik ruko tidak melakukan pembongkaran penutup drainase," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, Ahad (6/2/2022).

Roni Pasla menegaskan Pemko Pekanbaru tidak boleh kalah dengan segelintir masyarakat untuk kepentingan masyarakat banyak lainnya, karena banjir tentu tidak hanya merugikan sang pemilik toko atau Ruko.

Oleh karena itu, Roni menegaskan perlu kiranya PUPR melihat lebih teliti apakah benar faktor banjir di Jalan Paus karena penutupan drainase, jika benar penutupan drainase dari beton tersebut penyebab utama terjadinya banjir. Tentu harus dilakukan pembongkaran dan pemilik Ruko tentu punya kewajiban untuk melakukan pembongkaran.

"Bukan hanya yang ada di Jalan Paus, namun juga di sepanjang jalan lainnya di Pekanbaru. Dan masyarakat tentu kita harapkan mendukung kegiatan ini. Serta pengawasan pembangunan oleh masyarakat juga menjadi perhatian kita bersama," kata politikus PAN ini.

Untuk menangani banjir di Kota Pekanbaru tentu tak cukup dengan hanya berharap pada keseriusan pemerintah saja, melainkan masyarakat juga diharapkan dapat berperan penting. Terutama peran tokok masyarakat seperti para Ketua RT dan RW.

"Masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk laporan ke Satpol-PP maupun ke dinas terkait lainnya, sehingga peran serta masyarakat dapat meminimal resiko terjadinya titik banjir yang baru di tengah lingkungan masyarakat," tutupnya. ***