PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberikan bantuan modal usaha pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Masing-masing BUMDes akan mendapatkan dana segar sebesar Rp200 juta.

Provinsi Riau ada sekitar 1.591 desa, jika masing-masing desa mendapatkan Rp 200 juta, maka dana yang dianggarkan untuk pengembangan BUMDes ini mencapai sekitar Rp 318,2 miliar.

Hal itu disampaikan Gubernur Riau Syamsuar, saat membuka acara pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Riau, disalah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (29/3/2019).

Dengan adanya bantuan dana dari Pemprov Riau ini, dikatakan Syamsuar, bisa menjadi stimulan untuk mengembangkan usaha di masing-masing BUMDesa. Sebab sejauh ini masih banyak BUMDes di Riau yang belum maksimal dalam menjalankan usahanya.

Padahal, kata Syamsuar, BUMDes merupakan bagian usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sekaligus untuk simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha.

"Kita berharap dana desa yang Rp200 juta itu bisa dimanfaatkan untuk BUMDes. Sehingga kedepan seluruh desa memiliki BUMDes dan bisa menjalankan usahanya untuk kesejahteraan masyarakat," uungkapnya.

Syamsuar kembali mengingatkan, bahwa dana yang dialokasi sebesar Rp 200 juta ke seluruh desa di Riau tersebut tidak disalahgunakan. Sebab dana ini khusus untuk pengembangan BUMDes, bukan untuk pembangunan insfrastruktur.

"Kami mendapat masukan dari pendamping desa banyak juga kepala desa masih memprioritaskan dana desa untuk infrastruktur. Mereka belum mau mengalokasikan dana desa yang diberikan APBD untuk BUMDes," katanya. (advertorial)