PEKANBARU – Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) hingga 50 persen dinilai Wakil Ketua DPRD Riau sebagai kondisi yang menyedihkan dan mengerikan. Hal ini membuat DPRD Riau berencana membahas kembali Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025 bersama Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid.

"Rencana pembahasan APBD Perubahan 2025 pada Maret mendatang akan kita bicarakan dengan gubernur terpilih, meskipun kondisi keuangan menyedihkan dan mengerikan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, kepada GoRiau.com, Senin (10/2/2025).

Selain pemotongan TKD sebesar 50 persen, lanjut Parisman, kondisi keuangan daerah semakin diperparah dengan defisit APBD 2025 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Terkait kemungkinan adanya pembangunan di tengah situasi keuangan yang sulit, Parisman menegaskan bahwa hal itu bergantung pada kemampuan gubernur terpilih dalam mencari solusi.

"Ada atau tidaknya pembangunan tergantung kelihaian, kepintaran, dan semangat juang Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid," ujarnya.

Menurutnya, kondisi keuangan ini akan menjadi tantangan berat bagi Abdul Wahid dalam menjalankan roda pembangunan di Riau, terlebih dengan defisit yang membebani APBD Provinsi.

"Kami sebagai wakil rakyat meminta masyarakat Riau memahami kondisi keuangan daerah yang sangat berat. Hal ini tentu akan berdampak pada program-program Abdul Wahid yang kemungkinan tidak bisa berjalan maksimal," jelasnya. ***