JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mengkritik kebijakan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 soal Kesehatan.

Dikutip dari liputan6.com, menurut Netty, beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 26 Juli 2024 tersebut dapat menimbulkan anggapan membolehkan melakukan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja.

"Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?," kata Netty seperti dikutip dari siaran pers diterima, Minggu (4/8/2024).

Politikus PKS ini juga mempertanyakan adanya penyebutan soal 'Perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab' pada anak sekolah dan usia remaja  yang tercantum di dalam PP tersebut. Dia mendesak, hal itu perlu diklarifikasi agar tidak salah persepsi.

"Perlu dijelaskan apa maksud dan tujuan dilakukannya edukasi perilaku seksual yang sehat, aman dan bertanggungjawab. Apakah ini mengarah pada pembolehan seks sebelum nikah asal bertanggung jawab?," tanya Netty.

Netty mengingatkan, pemerintah agar berhati-hati dalam membuat pasal yang dapat ditafsirkan secara liar oleh masyarakat.

Jangan sampai muncul anggapan bahwa PP tersebut mendukung seks bebas pada anak usia sekolah dan remaja asal aman dan bertanggung jawab.

"Kami meminta pemerintah agar segera merevisi PP tersebut sehingga tidak menimbulkan keriuhan di akar rumput. Harus ada kejelasan soal edukasi seputar hubungan seksual yang mana tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agama dan budaya yang dianut bangsa," dia menandasi.***