JAKARTA – Situasi darurat di sejumlah wilayah Sumatra mendorong Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 52 kabupaten di pulau tersebut membutuhkan dukungan dana tambahan. Kondisi keuangan daerah disebut berada pada titik kritis akibat penanganan bencana yang terus berlangsung, sementara anggaran belanja tak terduga mulai menipis.

Tito menjelaskan bahwa anggaran belanja tak terduga menjadi instrumen kunci bagi pemerintah daerah dalam merespons keadaan darurat, mulai dari penyediaan logistik, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Namun, kapasitas anggaran itu kini kian terbatas.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemda dalam mengelola dana tersebut agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan efisien.

Dalam laporannya, Tito menyebutkan bahwa bantuan pusat—seperti kebutuhan pangan, pakaian, dan BBM—telah disalurkan. Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kebutuhan mendesak, terutama bagi bayi dan perempuan.
"Bantuan memang sudah turun, tetapi ada kebutuhan lain seperti popok bayi dan keperluan perempuan yang juga mendesak," ujarnya.

Hingga saat ini, pemda telah menyalurkan bantuan sebesar Rp34 miliar untuk tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Tito menilai dana itu masih jauh dari cukup.
Ia mengajukan permintaan tambahan sebesar Rp2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten. Selain kebutuhan warga, kerusakan fasilitas pemerintahan juga menjadi sorotan.
"Kantor camat desa banyak yang habis. Kami mohon ini juga bisa dibangun serempak," katanya, dengan menekankan pentingnya kantor kecamatan yang menyimpan dokumen penting masyarakat.

Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung menyetujui permohonan tersebut bahkan menambah jumlah bantuan menjadi Rp4 miliar per kabupaten.

Tito juga mengusulkan agar masyarakat dibebaskan dari biaya pengurusan dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti ijazah maupun STNK.
"Begitu nanti kalau sudah efektif berjalan kantor camatnya, saran kami, Pak, untuk dokumen-dokumen yang punya masyarakat ini mohon izin kalau mereka ngurus digratiskan. Supaya enggak memberatkan mereka," ujarnya.

Kebutuhan bantuan besar dan kerusakan fasilitas dasar menunjukkan beratnya beban pemulihan di kawasan Sumatra, sementara pemerintah pusat dan daerah kini bersiap menggelontorkan dukungan yang lebih terarah dan berkelanjutan. ***