JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membongkar jaring kusut dugaan pemerasan yang menyeret nama Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Lembaga antirasuah ini ikut membidik jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat yang disinyalir ikut mencicipi aliran dana haram tersebut sebagai tunjangan hari raya.

Penyidik saat ini mengarahkan radar penyelidikan pada 16 organisasi perangkat daerah yang menjadi sasaran pemerasan sang kepala daerah. Fokus utama pemeriksaan adalah mengungkap asal muasal uang setoran para pimpinan instansi terkait. Keterangan terus digali untuk memastikan apakah dana itu bersumber dari uang pribadi, hasil pinjaman, atau justru imbas dari pengaturan pemenang lelang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan proses pelacakan aset dan aliran dana terus berjalan intensif guna menyeret pihak lain yang mungkin meraup keuntungan dari praktik culas ini.

"Kami akan menelusuri penggunaan dana tersebut, termasuk untuk kebutuhan THR Forkopimda. Jika diperlukan, pemanggilan akan dilakukan," tegas Budi, Selasa (14/4/2026).

Proses hukum ini bermula dari penindakan awal tim penyelidik yang berujung pada penetapan tersangka utama yakni Gatut Sunu beserta ajudannya, Yoga Dwi Ambal, Jumat (10/4/2026). Pendalaman materi perkara diyakini membuka peluang pemeriksaan saksi baru secara fleksibel untuk mempercepat pemberkasan.

"Kalau masih diperlukan, kami dapat kembali memeriksa para pejabat tersebut. Pemeriksaan tidak harus di Jakarta, bisa dilakukan di Tulungagung," jelasnya.

Mengingat waktu yang terbatas di tahap awal konstruksi perkara, langkah pengumpulan bukti akan terus digeber guna membuat terang skandal korupsi yang merugikan daerah ini.

"Setelah proses awal, tentu akan kami dalami secara lebih efektif dan menyeluruh," pungkas Juru Bicara KPK tersebut.***