PEKANBARU, GORIAU.COM - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Rokok Riau, diwarnai sikap kurang terpuji dari tim Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda Pemprov Riau, Senin (5/11/2013). Pasalnya, Dispenda ''ngotot'' minta jatah uang pungut sebesar 3 persen dari pajak rokok yang dikirimkan oleh Kementerian Keuangan RI.

Pantauan GoRiau.com, di DPRD Riau terlihat suasana tegang antara Pansus dengan tim Dispenda Riau, pasalnya, Pansus sudah mencoret pasal yang mengizinkan pembayaran ''upah pungut'' sebesar 3 persen, namun tim Dispenda dengan asumsi lisan dan tertulis tetap meminta adanya upah pungut untuk Pajak Rokok.

''Kita sangat setuju untuk mempercepat pengesahan Ranperda Pajak Rokok menjadi Perda, tapi tidak untuk menyetujui adanya upah pungut 3 persen,'' ujar Eddy M Yatim menjawab GoRiau.com, Senin (5/11/2013).

Penolakan upah pungut, kata Eddy, karena bertentangan dengan peraturan yang ada, dimana upah pungut hanya bisa diberikan atas kinerja tertentu yang dilakukan sesuai PP Nomor 69 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang ketentuan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu. Namun dalam hal ini, tak ada kinerja apapun dari dalam pemungutan pajak rokok.

Seperti diketahui pajak rokok dipungut oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan hasil pungut ditransfer berdasarkan jumlah penduduk dari nilai yang sudah disepakati.

''Jadi yang memungut adalah Bea Cukai, Pemprov Riau hanya menerima dan mendistribusikan seperti halnya dana bagi hasil migas. Kalau tak ada kinerja, kok minta upah pungut,'' tegasnya.

Karena itu Pansus sangat setuju untuk mempercepat pengesahan Ranpeda menjadi Perda Pajak Rokok karena akan mendorong percepatan pembangunan dimana prakiraan sementara akan ada tambahan dana dari pusat sebesar Rp250 miliar ke APBD melalui pajak rokok. ***