
PEKANBARU - Rakyat Riau yang masih menggantungkan hidup dari sektor sawit saat ini diperkirakan mencapai 3,4 juta jiwa. Namun demikian, kondisi itu tidak disertai dengan fasilitas yang seimbang. Karena hingga saat ini masih banyak kendala yang dirasakan masyarakat sawit di Riau.
Hal itu dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Samade bersama BPDPKS, di Grand Elite Hotel Pekanbaru, Kamis (20/6/2024). FGD tersebut mengambil tema “Penguatan Perkebunan Sawit Rakyat melalui Program SARPRAS”
Menurut Tolen Ketaren, Samade hadir sebagai wadah untuk membantu mensejahterakan petani sawit. “Kami hadir untuk menjembatani petani sawit dengan pemerintah. Bahkan bukan hanya di sektor kebun saja kami bergerak, melainkan ada pula hilirisasi seperti UMKM lidi sawit dan penangkaran benih kepala sawit,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi oleh petani sawit. Mulai dari bibit, pupuk, alat langsir, hingga jalur angkutan.
“Ini kendala kita saat ini, bahkan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar apapun, kalau tidak ada sarananya, tetap tidak bisa diangkut,” jelasnya.
Tolen Ketaren juga menerangkan, hampir semua anggota Samade masih belum terverifikasi The International Organization for Standardization (ISO).
“Jadi dengan adanya kegiatan ini, teman-teman petani semuanya sudah tersertifikasi, bibitnya yang digunakan sudah bagus, pupuknya oke, sebagai bentuk rasa syukur kita karena TBH dari Pemerintah akhirnya terealisasi,” terangnya.
Berpihak ke Petani
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan (Kasisbun) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyebutkan, Pemerintah Provinsi Riau berupaya menjaga keberpihakan kepada petani sawit.
“Menurut hitungan kami, ada 860 ribu kepala keluarga yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jika dalam satu keluarga ada 4 orang, berarti ada 3,4 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya kepada sawit,” ujarnya.
Menurut Syahrial, Dana Bagi Hasil (DBH) pada sektor sawit cukup besar, namun belum cukup untuk memfasilitasi para petani sawit.
“DBH kita memang lumayan, Rp83 miliar. Namun saya tidak puas karena 80% justru untuk Dinas Pekerjaan Umum. Padahal seharusnya jalan di perkebunan sawit lebih diperhatikan mengingat sawit merupakan salah satu sektor unggulan kita,” terangnya.
Kepala Dinas Perkebunan itu juga membeberkan beberapa Kabupaten yang mengajukan program Sarpras.
“Yakni Siak, Rohil, Pelalawan, Kampar, Kuansing, Dumai, dan Bengkalis. Inhil belum ada pengajuan sama sekali, Namun untuk Inhu, ada yang sudah mulai mengajukan,” pungkasnya.
Kegiatan dibuka dengan pemukulan gong yang dilanjutkan dengan diskusi dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
Sebelumnya ketua panitia pelaksana kegiatan, Sukanto, mengatakan, peserta FGD yang terdiri dari petani sawit datang dari berbagai daerah.
“Peserta hari ini ada sekitar 130 orang, yang terdiri dari berbagai daerah mewakili Koperasi dan Kelompok tani yang menjadi anggota Samade sendiri,” katanya. ***