PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+), Selasa (20/1/2015), kembali menggelar pertemuan untuk kesekian kalinya. Rapat ini, terkait monitoring kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Rapat ini dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau. Sementara dari perwakilan Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+), Willy Sabandar.

Selain itu, turut juga hadir, sejumlah kepala instansi terkait. Antara lain, Kepala Dinas Kehutanan Riau H Irwan Effendi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Hj Yulwiriati Moesa, Kepala Dinas Perkebunan H Zulher, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) HM Yafiz, Kepala Inspektorat Riau H Abdul Latif dan sejumlah perwakilan stake holder yang ada.

Kepala Bappeda Riau HM Yafiz mengatakan, rapat ini membahas tentang draft Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi Terhadap Tindaklanjut hasil audit kepatuhan, dalam rangka pencegahan Karhutla. "Ada sembilan rekomendasi dalam Rencana Aksi itu," katanya.

Kemudian lanjut Yafiz, rapat ini juga membahas tentang pelaksanaan 16 hasil audit dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurutnya, kedua agenda itu harus dilaksanakan secepatnya.

Namun Yafiz tidak menampik, jika pelaksanaan rencana aksi ini, masih terkendala dengan belum ditandatanganinya SK RTRW Provinsi Riau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). "Karena, tanpa adanya SK RTRW itu, sulit bagi kita untuk bergerak," paparnya.

Sementara, Kepala BLH Riau Hj Yulwiriati mengungkapkan, jika pihaknya sudah mengoperasikan Karhutla System Monitoring (KMS). Melalui KMS ini, sejumlah titik api yang ada di kabupaten/kota dapat dipantau.***