BENGKALIS, GORIAU.COM-

Komisi II DPRD Bengkalis menggelar pertemuan dengan Komisi A DPRD Riau terkait izin perusahaan perkebunan dan kehutanan. Disinyalir banyak perusahaan bandel yang melakukan berbagai aktifitas di Kabupaten Bengkalis dan berdampak kepada munculnya konflik.

"Kedatangan kami kali ini untuk mengkoordinasikan berbagai permasalahan perusahaan yang ada di Bengkalis," kata Indra Gunawan, Wakil Ketua DPRD Bengkalis saat memberikan sambutannya saat menemui Komisi A DPRD Riau, Rabu (13/5/2015).

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau ini membahas mengenai persoalan perizinan perusahaan, perkebunan dan kehutanan dilingkungan Pemkab Bengkalis. Selain Indra Gunawan, turut hadir Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial, ST, dan anggota H Mawardi, Nur Azmi Hasyim ST, H Zamzami SH, Fakhrul nizam ST, Zamzami harun ST, Sofyan SPdi, Misran, Hendri SAg MSi, Safrana Fizar ST, dan dr H Fidel Fuadi. Mereka disambut Ketua Komisi A Riau Ir H Hazmi Setiadi MT, Taufik Arrakhman SH dan Hj Sulastri A SSos MH.

Mengawali penyampaiannya, Indra Gunawan mengatakan, kebandelan perusahaan tersebut berbagai macam bentuknya. Mulai dari penambangan ilegal, perusahaan yang izinnya masalah. Hingga perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat. Sebut saja persoalan penambang pasir ilegal dan konflik perusahaan hutan tanaman industri yang ada di Pulau Rupat, Bengkalis. Kemudian izin perkebunan dan kehutanan yang ada di daerah Bukit Batu maupun yang ada di daerah Kecamatan Pinggir, Bengkalis.

"Karena kami tidak punya data valid terkait itu, makanya kami mau menggali data perusahaan di Komisi A. Lagipun Komisi A dikenal sebagai komisi yang menginisiatori Pansus Monitoring DPRD Riau," ujar Syahrial.

Hazmi Setiadi, Ketua Komisi A DPRD Riau mengatakan, persoalan perusahaan di Riau tengah dibahas Pansus Monitoring DPRD Riau. Secara keseluruhan perusahaan tersebut juga pasti akan masuk dalam monitoring Pansus lahan. Meski demikian Komisi A belum mengetahui secara pasti apakah perusahaan yang dimaksud sudah dilakukan monitoring.

"Nanti kami minta datanya juga ke Pansus Monitoring. Kalau sudah ada, maka kami akan informasikan ke DPRD Bengkalis," ujar Hazmi. (ail)