PEKANBARU, GORIAU.COM - Provinsi Riau memiliki kekayaan alam yang tak terhingga, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak. Namun sayang, hingga saat ini pengelolaannya belum berjalan secara maksimal.

Hal itu disampaikan Ton Abdillah Has, Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil II, Sabtu (29/3/2014).

"Riau ini negeri yang sangat kaya, kaya dengan gas alam dan minyak bumi. Begitu juga halnya dengan hasil alam di sektor perkebunan," ujar Caleg nomor urut 5 yang diusung Partai Golkar ini.

Dengan kekayaan tersebut, ternyata tidak sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat Riau. Hal itu terbukti, masih banyaknya tingkat ekonomi masyarakat di bawah garis kemiskinan.

Untuk mengatasi persoalan ini, kata Ton, perlu kerjasama antara Pemerintah Riau dan wakil Rakyat di senanyan. Sehingga, kesenjangan perekonomian tidak terjadi lagi.

Menurut Ton, selama ini pengolahan hasil alam yang ada di Riau hanya sebatas bahan setengah jadi. Belum pernah ada pabrik yang memproduksi bahan jadi. Contohnya, pabrik Kelapa Sawit hanya sebatas CPO. CPO tersebut dikirim ke berbagai pabrik di luar Riau. "Coba, pabrik minyak goreng ada di Riau, pasti akan menyerap tenaga kerja," ujar Pemuda yang lahir di Kuantan Singingi ini.

Selain Kelapa Sawit, nasib hasil perkebunan lain seperti Kelapa di Indragiri Hilir juga mengalami nasib yang sama. Padahal, kopra yang dihasilkan sangat banyak. Namun sayang, nilai jual tidak mampu mengangkat perekonomian masyarakat.

"Masalah seperti ini perlu dipikirkan dan diperjuangkan," ujar Pria 34 tahun ini.

Sementara itu, Ton juga menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Menurutnya, perlu perimbangan yang realistis antara pusat dan Riau. Jika dana tersebut digunakan secara maksimal, tentu akan berdampak pada kemajuan Riau.

"Perjuangan DBH Migas harus selalu dilakukan, sampai masyarakat Riau benar-benar menikmatinya," kata Ton. Salah satu tolak ukur masyarakat Riau menikmati hasil alam, lanjut Ton, dapat dilihat dari pembangunan yang merata.

Dari sekarang, Riau harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dimana, harus jelas batas-batas kewenangan pusat dan daerah. Sehingga, otonomi daerah harus berjalan dengan semestinya. "Tidak ada istilah otonomi setengah hati seperti saat ini," ujar Ton.

"Jika terpilih nanti, tugas utama kami di senanyan adalah untuk memperjuangkan Riau sebagai otonomi khusus," tegas Ton. Ia menilai, dengan seluruh potensi SDA, SDM dan budaya yang ada, Riau berhak mendapatkan otonomi khusus.(san)

Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081275940999 atau via email: [email protected]