JAKARTA – Rencana ambisius Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyerahkan seluruh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memicu gelombang kritik. Langkah ini dinilai tidak realistis mengingat kondisi keuangan perusahaan pelat merah yang dianggap belum mumpuni.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyentil balik usulan tersebut. Ia mempertanyakan apakah sang Menteri benar-benar memahami kondisi "isi kantong" perusahaan negara sebelum melontarkan gagasan besar itu.

"Harusnya Purbaya tahu keadaan keuangan BUMN dan lembaga negara seperti apa sebelum mengutarakan rencananya," ujar Huda, Minggu (8/2/2026).

Menurut Huda, sektor SDA membutuhkan permodalan yang sangat besar (padat modal). Dengan kondisi APBN yang semakin sempit, memaksakan BUMN untuk mengambil alih peran swasta justru dianggap berisiko tinggi.

"BUMN kita tidak sekaya apa yang dibayangkan, apalagi lembaga negara. Dengan apa mereka mengelola SDA yang butuh modal besar?" pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memaparkan strategi untuk menggenjot penerimaan negara dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026). Ia mengusulkan agar izin usaha pengelolaan SDA yang sudah jatuh tempo tidak lagi diperpanjang untuk swasta, melainkan dialihkan sepenuhnya kepada institusi pemerintah.

“Saya usulkan tidak ambil alih, tapi yang jatuh tempo enggak usah diperpanjang, dan yang baru hanya dikeluarkan ke institusi pemerintah saja. Itu yang sedang dan akan dilakukan,” tegas Purbaya di hadapan anggota dewan.

Gagasan ini didasari atas keprihatinan pemerintah terhadap minimnya setoran sektor SDA ke kas negara jika dibandingkan dengan keuntungan fantastis yang diraup perusahaan swasta selama ini. Namun, pengamat menilai efisiensi dan kemampuan teknis negara masih menjadi lubang besar dalam rencana tersebut.***