BENGKALIS, GORIAU.COM - Program Instruksi Bupati Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Inbup- PPIP) sebesar Rp1 miliar per desa yang diluncurkan sejak tahun 2012, menjadi salah satu program unggulan Pemkab Bengkalis. Kegiatan yang dikelola masyarakat melalui organisasi masyarakat setempat (OMS) ini dinilai cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat berbagai persoalan. Banyak yang berpendapat, petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) perlu diperjelas dan dipertegas dan ke depannya.

Ismail cukup berpuas hati saat melihat tujuh paket pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh masyarakat desanya. Tujuh proyek kecil mulai dari rehab jembatan, membuat jalan gang hingga membuka akses jalan baru, kini bisa dinikmati oleh masyarakat.Sesuai dengan semangat program Inbup, bahwa masyarakat terlibat penuh dalam pengelolaan dan realisasi dana sebesar Rp1 miliar.

''Alhamdulilah semua pekerjaan melibatkan masyarakat dan terselesaikan dengan baik,'' kata Kades Teluk Lancar ini, Sabtu (22/2/2014).

Yang paling penting kata Ismail, tahapan akan dikemanakan anggaran Rp 1 miliar tersebut harus jelas dan transparan. Dibentangkan di tengah masyarakat, dibahas bersama, lalu dimunculkan proyek kecil yang dianggap paling prioritas untuk segera dikerjakan.

Begitu pula yang dilakukan di Desa Senggoro. Menurut Ketua BPD, Mustafa Kamal, sejauh ini program Inbup berjalan dengan baik. Semua proyek yang diusulkan dianggap paling prioritas dan mampu diselesaikan oleh anggaran Inbup.

''Tahapan musyawarah dan transparan itu untuk menghindari adanya tudingan kalau proyek yang dikerjakan hanya untuk kepentingan satu dusun saja atau kepentingan kelompok. Selain itu rapat pembentukan OMS juga harus jelas dan transaparan. Intinya, swadaya masyarakat sangat penting dalam proyek Inbup ini,'' jelas Mustafa Kamal.

Sayangnya tidak semua kepala desa atau ketua BPD berpendapat sama. Ada sebagian pelaku atau mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan proyek Inbup, mengeluhkan kondisi di lapangan. Tidak heran, kalau kemudian muncul tudingan, proyek Inbu hanya untuk kepentingan Kades dan kroninya, begitu pua saat pembentukan OMS hanya orang-orang terdekat si Kades.

''Saya merasakan itu ketika saya menjadi ketua OMS. Saya akui program Inbup ini cukup bagus, hanya saja perlu beberapa pembenahan. Utamanya soal tahapan perencanaan awal sebelum proyek ditetapkan,'' kata Alfisnardo, mantan ketua OMS Desa Sejangat, Kecamatan Bukitbatu.Perlunya tahapan yang benar dan transaparan, untuk menghindari jangan sampai proyek yang dibuat semata untuk kepentingan kepala desa atau kelompok tertentu. Atau ada terkesan pemegang kuasa tidak membahas bersama masyarakat, proyek apa yang akan dibuat.

Selain itu kata Alfis, peningkatan SDM para OMS juga perlu dilakukan. Pengalaman menunjukkan, banyak pelaku kegiatan (OMS) yang tidak paham  dan bingung saat dilakukan pemeriksaan atau tidak paham membuat laporan pertanggungjawaban. ''Inbup tujuannya baik, tapi masih perlu pembenahan,'' ujarnya.

Sepakat

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi SH juga sepakat kalau Inbup perlu perbaikan. Soal berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan, kata Ketua DPD PAN Bengkalis ini adalah hal yang wajar, karena program Inbup baru tahun pertama dijalankan.

Heru juga mengajak semua pihak tidak tutup mata atas keberhasilan program tersebut. Hal itu bisa ditanyakan langsung dengan desa-desa yang menjalankan program Inbup.

''Kekurangan bagi saya wajar, karena program ini baru pertama dijalankan. Tapi saya yakin, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu jauh lebih besar ketimbang mudharatnya,'' jelas Heru.

Heru juga sepakat, tahapan awal hingga muncul program yang akan dilakukan harus dimusyaarahkan dan dibahas dengan transparan di tingkat desa. Dirinya juga mendengar, ada beberapa desan yang program Inbupnya kurang tepat atau diprotes sebagian masyarakat.

''Karena program ini juga mendapat sambutan yang baik di tengah masyarakat, mari kita lanjutan dan tentunya sambil membenahi segala kekurangan,'' pinta Heru.(jfk)l