PEKANBARU - Meski Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi telah usai, namun PPDB tahun ini ternyata masih menimbulkan sejumlah persoalan.

Diantaranya ialah, siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena kekurangan kuota zonasi. Sehingga, wali murid akhirnya membuat kesepakatan dengan pihak komite untuk membangun lokal baru.

Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi pendidikan, Aherson. Dijelaskannya, kesepakatan penambahan lokal baru ini dilakukan oleh pihak SMAN 15 Pekanbaru dan wali murid.

"Ini ada wali murid yang datang supaya anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri. Hasil kesepakatan sekolah dengan wali murid, yang isinya penambahan kelas baru," kata Aherson, Senin (15/7/2019).

Dikatakannya, sekolah negeri tersebut terletak di kawasan padat penduduk. Sehingga, dari jarak 800 meter saja, kuota zonasi yang tersedia sudah penuh.

"Kalau dihitung dari zonasi, ada dua kelurahan yang tidak tertampung. Satu kelurahan saja yang jaraknya 800 meter, kuota sudah penuh," tukasnya.

Akibatnya, wali murid dan pihak sekolah pun sepakat untuk membangun lokal baru yang berkapasitas 72 orang, dengan anggaran Rp200 juta.

"Ada pernyataan mengenai kesediaan sekolah untuk membangun dan wali murid untuk iuran, jumlahnya Rp5,5 juta karena hanya 35 orang yang sepakat. Mereka bersedia membayar, asalkan sekolah di SMA negeri," jelas Aherson.

Untuk menguraikan permasalahan ini, dirinya meminta kepada wali murid agar membuat surat resmi kepada Dinas Pendidikan dan DPRD Riau.

"Buatlah surat resmi kepada Disdik, sampaikan ke DPRD mengenai pernyataan kesediaan dari semua wali murid untuk membayar, harus kompak. Karena itu nanti bisa kita koordinasi dan bahas bersama. Kalau masih ada yang tidak setuju, bagaimana bisa dilakukan (penambahan ruang kelas, red) tersebut," ungkapnya.

Disinggung soal pembangunan ruang kelas yang akan memakan waktu cukup lama, Aherson menegaskan bahwa penambahan lokal belum tentu bisa dilakukan. Menurutnya, pihaknya akan mengkaji secara teknis terlebih dahulu mengenai kesiapan sekolah yang bersangkutan.

"Secara teknis akan dipelajari, kalau memang sekolah itu siap menambah ruang kelas, harus dijelaskan estimasi waktunya berapa lama. Terus menjelang kelas selesai dibangun, siswanya belajar dimana," tegasnya. ***