PEKANBARU - Penyusunan anggaran daerah dituntut untuk lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif tahunan. Menjelang perancangan program kerja tahun 2027, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong untuk menjadi mesin penggerak perekonomian, pendidikan, dan kesehatan publik secara merata.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto menyoroti bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan memerlukan perencanaan yang presisi serta sinergi kuat antara lembaga legislatif dan Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini penting agar kebijakan keuangan benar-benar tepat sasaran dan terukur.

"Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan Provinsi Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang serta kebijakan yang tepat," terang Kaderismanto saat berada di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (29/10/2026).

Fokus pembangunan diharapkan mengarah pada perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas medis dan ruang belajar, serta sokongan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembenahan di berbagai sektor tersebut dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak kualitas hidup warga sekaligus mencetak sumber daya manusia yang mumpuni.

Pengelolaan APBD tidak cukup hanya dengan capaian serapan anggaran yang tinggi di akhir tahun, melainkan harus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing ekonomi lokal secara inklusif. Menurut Kaderismanto, setiap program pembangunan harus berjalan seiring dengan orientasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

"DPRD Riau menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang terukur bagi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Pembahasan dokumen keuangan ini diharapkan mampu diterjemahkan menjadi eksekusi nyata di lapangan. APBD diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam menekan ketimpangan pembangunan antardaerah dan menggenjot kemandirian ekonomi masyarakat Riau secara berkelanjutan. ***