BUKIT BATU, GORIAU.COM - Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil mempertanyakan salah satu organisasi level provinsi yang mengkampanyekan antikorupsi di Sungai Pakning namun kerap meminta bantuan ke setiap pemerintah desa melalaui proposal yang diduga untuk kepentingan pribadi.

“Ini sudah salah langkah dan perlu kita pertanyakan. Masak lembaga yang katanya antikorupsi bahkan katanya level provinsi, masih meminta bantuan kepada sejumlah kades di Kecamatan Bukit Batu - Siak Kecil. Bagaimana mungkin lembaga tersebut mengawasi kasus korupsi kalau kerjanya proposal ke proposal,'' ujar Ketua Forum kepala Desa Kecamatan Bukit Batu, Umar Dani yang juga Kepala Desa Bukit Batu ini kepada sejumlah wartawan, Selasa (19/2/2013).

Seharusnya, lanjut Dani, lembaga yang mengkampanyekan anti korupsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota yang ada di Riau, bukan malah meminta-minta kepada sejumlah kepala desa. Dirinya telah menghubungi sejumlah rekannya sesama kades, bahkan ada yang telah memberikan bantuan.

“Seharusnya lembaga itu mengawasi kinerja pemerintahan di provinsi dan labupaten/ kota yang ada di Riau terutama terhadap sejumlah kebijakan anggaran, dugaan korupsi proyek-proyek dan sebagainya. Bukan kepada kita meminta-minta, ini sangat memalukan,” ujarnya tanpa mau menyebutkan nama lembaga tersebut. (jfk)